REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP PAN Taufik Kurniawan menegaskan hubungan antara partainya dengan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam kondisi baik, sehingga keputusan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Hubungan kami masih baik-baik saja, masih saling menyapa. Kerangka dasarnya kalau masalah perombakan kabinet merupakan hak presiden," kata Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (12/7).
Hal itu dikatakannya mengomentari wacana perombakan kabinet yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Dia mengatakan terkait masalah koalisi dan apapun namanya, apakah mau ditambah atau dikurangi, itu ranah Presiden untuk memutuskannya.
Menurut dia, selama ini PAN merasa tidak pernah berseberangan dengan pemerintah namun semua kebijakan yang diambil partainya dilakukan secara demokratis. "Kami tidak mengatakan (PAN) berseberangan atau tidak (dengan pemerintah) namun semuanya di PAN itu diambil secara demokratis," ujarnya.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan kalau terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, sudah menjadi kewenangan partai politik masing-masing untuk menentukan sikap terkait poin-poin di dalamnya.
Karena itu menurut Taufik, poin-poin tersebut tidak ada kaitannya dengan koalisi pemerintah atau tidak dan PAN memiliki kemerdekaan untuk menentukan sikap. "Jadi PAN itu kembali dengan mekanisme internal sendiri bahwa pandangan kami terkait strategi pemenangan Pemilu 2019 PAN sudah memiliki 'data base'," katanya.