REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi lawan pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK, mengingatkan kembali agar Presiden Joko Widodo melaksanakan nawacita dengan sebenar-benarnya sehingga pembangunan merata di seluruh Indonesia.
"Koalisi Relawan Bersuara JKW-JK meminta Presiden Konsisten menjalankan Nawacita sehingga pembangunan dirasakan seluruh rakyat Indonesia secara merata," kata Koordinator Relawan Thamrin Barubu di Jakarta, Senin (10/7).
Ia mengatakan, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK belum maksimal dalam melaksanakan nawacita. Terdapat menteri-menteri yang tidak mampu melaksanakan amanat tersebut.
Untuk itu, pihaknya juga meminta agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi para menterinya. Menteri-menteri yang tersangkut masalah, sebaiknya segera diganti. Selain itu, Koalisi juga meminta Presiden untuk mendengarkan suara arus bawah.
Menurutnya, pernyataan tersebut sebagai rasa tanggungjawab relawan yang telah mengusung Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Aktivis Aliansi Masyarakat Nusantara Jimmy Fritzsonda yang turut dalam Konferensi Pers tersebut mengatakan, Presiden Jokowi selama tiga tahun memerintah berbeda dengan gayanya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Kita dukung sejak dari Solo maju menjadi Gubernur DKI. Saat jadi Gubernur, Jokowi mampu naikin upah buruh Jakarta hingga 42 persen, namun ketika jadi Presiden malah justru tidak seperti jadi Gubernur. Buruh tidak diakomodir dalam kebijakan, Presiden justru menerbitkan PP 78/2015 tentang pengupahan yang tidak memihak buruh," kata aktivis yang juga turut tergabung dalam relawan buruh sahabat Jokowi.
Selain itu, menurutnya Presiden Jokowi juga semakin sulit ditemui oleh kelompok akar rumput. Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) DKI Jakarta Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Dwi Harto dalam kesempatan tersebut mengatakan, dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK semakin menjauh dari kalangan buruh.
Senada dengan Fritzsonda, dalam perhelatan pemilihan presiden 2014 pihaknya memberikan dukungan kepada Jokowi karena semasa menjadia Gubernur DKI Jakarta mampu meningkatkan UMR hingga 42 persen.
Namun demikian, saat ini, Presiden Jokowi tampaknya tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh, katanya. Ia mencontohkan kebijakan terkait outsourcing yang merugikan buruh.
Padahal menurutnya, saat ini banyak perusahaan outsourcing yang tidak memberikan hak-hak pekerja seperti upah minimum. Untuk itu, perlu penanganan terhadap masalah outsourcing tersebut.
Ia menambahkan, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo kembali menegakan tri layak seperti yang telah dijanjikan semasa kampanye yaitu kerja layak, upah layak dan hidup layak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika