REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo di depan para pimpinan negara-negara anggota G20 menyampaikan lima pandangan serta upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan memberantas tindak kriminal terorisme.
Menurut siaran pers dari Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, hal pertama yang diungkap Presiden Jokowi adalah imbauan kepada negara anggota G20 untuk meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana kepada jaringan kelompok radikal dan teroris. Indonesia, ujar Presiden, juga mengapresiasi dukungan negara G20 terhadap proses keanggotaan Indonesia dalam FATF (the Financial Action Task Force).
"Yang kedua adalah dengan kemampuan teknologi informasi, G20 harus menjadi kekuatan pendorong dalam penyebaran kontra-naratif dengan penekanan pada gerakan moderasi dan penyebaran nilai-nilai damai dan toleran," tambah Presiden.
Presiden juga mengajak negara G20 untuk menjadi kekuatan pendorong dalam upaya mencarikan solusi akar masalah terorisme yang timbul akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan dengan memperkuat pemberdayaan ekonomi yang inklusif.
Sementara itu, hal keempat yang disampaikan Jokowi adalah ajakan kepada negara-negara G20 untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang pertukaran intelijen, penanganan "foreign terrorist fighters" atau FTF dan pengembangan "capacity building".
Kepala Negara juga menyampaikan bagaimana Indonesia menangani terorisme melalui program deradikalisasi. Presiden mengungkap hasil melalui upaya tersebut, hanya 3 dari 560 mantan aktor teroris, atau 0,53 persen yang berkeinginan melakukan aksi terorisme kembali.
"Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga berperan penting dalam menyebarkan perdamaian dan ajaran Islam yang toleran," kata Jokowi.
Untuk menyebarluaskan pesan perdamaian, pemerintah juga bekerja sama dengan para pengguna media sosial. Selain itu, Presiden juga mengenalkan kepada para pemimpin negara-negara anggota G20 bahwa Indonesia merupakan negara majemuk dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
"Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," kata Presiden Jokowi.
Dengan posisi yang unik dan strategis itu, Presiden mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya global untuk memberantas terorisme serta menyebarkan perdamaian dan toleransi.
Sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden pada sesi I tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika