REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sekitar Rp408,9 miliar dalam bentuk dana hibah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat 2017 dan 2018.
"Saya sudah tandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tadi malam disaksikan KPU dan Bawaslu," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Rabu (5/7).
Andi demikian sapaan Gubernur menyatakan dengan selesainya ditandatangi NPHD ini maka tugas pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada sudah dilaksanakan sesuai amanat. Tinggal lagi kini KPU dan Bawaslu menjalankan sesuai aturan.
Andi berharap dengan dana yang cukup besar ini kedua institusi dapat memaksimalkan penggunaannya demi hasil akhir Pilkada Riau yang sukses.
"Mengenai besaran anggaran ini tentu sudah dibicarakan porsi dan hitungannya antara KPU dan pemprov. Kita berharap uang ini bisa digunakan secara baik dan akuntabel sehingga hasil akhirnya penyelenggaraan Pilkada berjalan baik," jelasnya.
Ia merinci proses pencairan dana Pilkada ini tidak dilakukan sekaligus mengingat anggaran. Maka akan dibagi kepada tiga tahap pertama pada APBD murni Riau 2017, APBD Perubahan 2017 dan murni 2018.
Pada APBD murni 2017 total hibah untuk kedua institusi ini Rp35 miliar dengan rincian KPU R25 miliar, Bawaslu Rp10 miliar. Selanjutnya pada APBD Perubahan KPU mendapat Rp50 miliar dan Bawaslu Rp17.150.233.962. Kemudian tahap akhir pada APBD murni 2018 masing-masing mendapat Rp249 miliar, dan Rp57.750.916.038.
"Sehingga total alokasi anggaran untuk 2018 mencapai Rp306.750.916.038," ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nurhamin menyatakan dengan sudah ditandatanganinya NPHD pihaknya segera mulai melakukan proses tahapan Pilkada.
"Usai ini kami langsung membuat rancangan anggaran biaya kegiatan. Selanjutnya akan didiskusikan kepada semua anggota," ucapnya.
Diakuinya dengan alokasi Rp324 miliar sangat cukup untuk membiayai kegiatan KPU. Provinsi Riau sangat siap untuk pelaksanaan Pilkada.
"Dengan dana yang Rp324 miliar cukup banyak dibandingkan Kalimantan Timur ini akan kami efisienkan dengan penggunaan secara optimal," tambahnya.
Ia menambahkan dana Pilkada itu untuk membiayai seluruh kegiatan Pilkada mulai dari tahapan hingga pengumuman pemenang.
"Karena sebagian besarnya tersedot untuk honor penyelenggara. Seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Jumlah PPK dan PPS sekitar 4.000 lebih," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika