REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan enggan membeberkan kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi persoalan pendatang baru atau urbanisasi ke Ibu Kota. Ia menyerahkan sepenuhnya langkah yang akan diambil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat terkait persoalan klasik yang selalu didiskusikan setiap tahun itu.

"Nanti kalau kebijakan sesudah Oktober (pelantikan) saja. Kalau sekarang kita lihat apa yang dikerjakan Pak Djarot efektifnya seperti apa," kata Anies di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (30/6).

Secara umum, Anies menilai, siapapun tak bisa melarang orang lain untuk ke Ibu Kota. Mereka datang rata-rata untuk mencari kehidupan yang lebih layak dengan mengadu nasib. Indonesia, kata dia, adalah wilayah untuk semua orang, tidak ada batasan dan bukan untuk sebagian saja.

Menurutnya, cara yang bisa ditempuh untuk meminimalisir penumpukan orang di satu wilayah adalah dengan menambah pusat pertumbuhan. Daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi harus dioptimalkan. Hal itu, menurutnya, sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

"Kalau kita juga lihat datanya menunjukkan bahwa yang tumbuhnya lebih cepat, lebih tinggi bukan di DKI tapi di sekelilingnya DKI," ujar dia.

Anies menambahkan, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies-Sandi nanti akan mendukung penuh pemerintah pusat untuk menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah. Cara itu diyakini akan menggerakkan ekonomi daerah dan menumbuhkan lapangan kerja baru yang bisa menyerap warga setempat.

"Sehingga pusat pertumbuhan tidak hanya di beberapa titik tapi di banyak titik (di Indonesia)," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika