REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nasir Djamil tidak menampik pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI sangat mungkin berpengaruh terhadap proses hukum yang menjerat tokoh-tokohnya.
Nasir berkaca pada kasus-kasus hukum sebelumnya, setelah bertemu dengan orang nomor satu di republik ini kasus akan selesai. Sebagai contoh, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto bisa diberikan deponering.
"Begitu juga dengan Novel Baswedan bisa dilakukan penghentian penuntutan oleh kejaksaan. Jadi kasus kasus yang menimpa Bachtiar Nasir, Habib Rizieq dan Adnin Armas serta Muhammad Al Khaththath bisa saja dihentikan prosesnya usai pertemuan ini," jelas Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat dihubungi melalui seluler, Selasa (27/6).
Meski demikian, Legislator asal Aceh itu enggan menyebut pertemuan dengan presiden sebagai preseden buruk bagi penegakkan hukum. Nasir juga menilai tidak ada masalah dengan adanya pertemuan tersebut.
Sehingga tidak perlu ditakutkan dan dikhawatirkan Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap kasus-kasus hukum yang menimpa petinggi-petinggi GNPF MUI.
"Justru pertemuan itu bagus dalam konteks untuk memperjelas konteks pergerakan yang dilakukan oleh Habib Rizieq dan tokoh tokoh islam lainnya," katanya.
Lanjut Nasir Djamil, kalau ingin rekonsiliasi yang harus ada pertimbangan kemanfaatan hukum, dan hanya soal keadilan dan kebenaran hukum. Maka dengan demikian, Nasir Djamil, menyarankan proses hukum yang menimpa tokoh-tokoh islam dihentikan.
Hal itu dilakukan demi terwujudnya rekonsiliasi. Tidak hanya itu, kata Nasir, secara personal itu juga akan menguntungkan presiden Joko Widodo itu sendiri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima pengurus GNPF MUI di Istana Kepresidenan di hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, pada Ahad (25/6). Kemudian dalam pertemuan itu, pihak GNPF-MUI mengaku ke depannya akan ada pertemuan lanjutan di tingkat tataran menteri.
Juru Bicara GNPF MUI Kapitra Ampera mengatakan, dalam pertemuan itu Jokowi juga mempersilakan pihak GNPF-MUI menyampaikan gagasan dan diskusi tentang kepentingan umat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
