REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan siap mengirimkan pasukan bantuan dalam operasi militer di Filipina. Kendati demikian, pemerintah Indonesia masih harus menunggu persetujuan dari kongres pemerintah Filipina sebelum mengirimkan pasukan militer. "Tunggu kongres lah. Kita kan gak bisa masuk negara orang kalau tidak diizinkan ya, walaupun Presiden boleh ya. Tapi kita siap saja (mengirimkan pasukan) ya," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/6).

Pengiriman bantuan militer tersebut merupakan kerjasama bilateral untuk memberantas terorisme. Untuk memerangi terorisme, lanjutnya, diperlukan kerjasama antar negara.  "Jadi kita setiap hari antara saya dan menteri pertahanan Filipina dengan Malaysia itu minimal dua hari telepon-telponan saja," ujarnya.

Dalam kerja sama ini nantinya juga akan dilakukan pertukaran informasi intelijen. Selain itu, kerjasama keamanan ini juga meliputi upaya untuk memperketat patroli laut. "Kemudian kita lagi bahas untuk udara dengan darat," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan, pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan pemerintah Filipina terkait bantuan militer untuk memerangi kelompok teroris di Marawi, Filipina. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara lainnya seperti Australia pun juga telah menjalin komunikasi terkait hal ini.

Kendati demikian, bantuan operasi militer tentu harus melalui mekanisme dan prosedur yang harus dijalani. Mekanisme bantuan operasi militer itulah yang tengah dibahas. Wiranto mengatakan, masalah bantuan operasi militer ini akan dibahas melalui pertemuan yang akan digelar di Manado pada Juli nanti bersama enam negara, yakni New Zealand, Australia, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina.

Sent from my IPhone

Ikuti Whatsapp Channel Republika