REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penanganan arus mudik Lebaran 2017 betul-betul terintegrasi antarinstansi dan dilakukan secara bersama-sama. Jokowi meminta agar masing-masing instansi mengesampingkan sikap egosektoral.
"Berkaitan dengan penanganan arus mudik, saya ingin agar penanganan arus mudik betul-betul terintegrasi antara Polri, TNI. Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN," kata Presiden Jokowi ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.
Dalam sidang kabinet yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla, Presiden meminta agar masing-masing instansi mengesampingkan sikap egosektoral. Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna sebelum memasuki musim libur panjang dalam rangka Idul Fitri 1438 Hijriah.
"Sebelum libur yang lumayan panjang, saya ingin bertemu barang 5-10 menit pada sore hari ini," katanya.
Ia menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi pemikiran pemerintah saat ini. Selain masalah penanganan arus mudik, Presiden juga menyoroti harga komoditas kebutuhan pokok yang realtif stabil menjelang lebaran.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalau kita lihat harga kebutuhan pokok menjelang lebaran pada tahun ini pada posisi yang sangat baik, stabil," katanya.
Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan apresiasi kepada menteri terkait. "Pola yang sudah ada ini perlu dipertahankan dan disempurnakan lagi," kata Jokowi.
Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perdagangan, Kapolri, Mentan, yang telah bekerja keras untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok. Presiden juga menyinggung soal harga BBM yang tidak akan naik pada Juli 2017 setelah dilakukan perhitungan untuk memastikannya.
"Dari hitung-hitungan terakhir, kita juga sudah memastikan bawa pada bulan Juli tidak ada kenaikan harga BBM karena sebetulnya kalkulasi kita kemarin kelihaannya BBM akan naik tetapi setelah kita kalkulasi kembali, harga BBM bisa tidak kita naikkan termasuk di dalamnya BBM dan gas," jelasnya.
Dalam kesempatan itu Presiden juga menyoroti keterlambatan dalam penyaluran rastra yang berdampak pada indikator ekonomi yang disurvei BPS. "Terkait dengan terlambatnya pembagian rastra, saya ingin agar segera ditindaklanjuti, saya kira rapat terakhir sudah kita putuskan agar ditindaklanjuti di lapangan.," katanya.
Ia menyebutkan keterlambatan pembagian rastra berdampak pada hasil indikasi ekonomi yang disurvei oleh BPS. Ia berharap kejadian itu tidak terjadi lagi. "Mestinya kalau ada kejadian yang sangat penting saya diberitahu sehingga dampak yang ada dari keterlambatan ini tidak dirasakan langsung oleh masyarakat." kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika