Pansus Pemilu Sepakati Enam Paket untuk Isu Krusial

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk kesekian kalinya pengambilan keputusan lima isu krusial Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) mengalami penundaan. Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu bakal memutuskan isu krusial pada Senin (19/6) mendatang.

Pada rapat Rabu (14/6), Pansus dan pemerintah sepakat kembali memperpanjang masa lobi-lobi antarfraksi hingga pengambilan keputusan final terhadap lima isu krusial. Kelima isu krusial, yaitu ambang batas parlemen, ambang batas partai mengajukan calon presiden, kuota suara per-daerah pemilihan, sistem pemilihan suara, dan metode konversi suara.

Pembahasan yang berlangsung hingga malam hari, pansus menyepakati poin-poin yang menjadi target lobi semua fraksi. Yakni, pansus dan pemerintah menyepakati enam paket.

Enam paket ini menjadi penting sebagai salah satu kemajuan pembahasan, setelah selama ini tak kunjung jelas poin apa yang menjadi lobi-lobi antar fraksi. Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu Achmad Baidowi menyebut enam paket kali ini merupakan representasi dari 10 fraksi di pansus.

"Tadinya ada sembilan paket, kami berhasil mengurangi jadi enam. kami berharap sampai Senin ada lobi-lobi sehingga paket bisa berkurang lagi mengerucut jadi tiga," ujar Baidowi di Ruangan Pansus B, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (14/6) malam.

Baidowi mengatakan target pengerucutan menjadi enam paket tersebut tak lain untuk menyiapkan paket yang akan dibawa ke voting Paripurna DPR. Pengambilan suara di rapat paripurna menjadi langkah akhir untuk mengambil keputusan sekaligus mengakhiri perdebatan lima isu krusial RUU Pemilu.

"(Voting dilakukan) Kalau dari enam paket tersebut tidak ada satu paket yang dipilih dalam musyawarah mufakat oleh 10 fraksi di DPR," kata Baidowi.

Adapun enam paket yang mengerucut hasil forum lobi malam ini antara lain:

Paket A

-Presidential Threshold 20-25 persen

-Parliamentary Threshold 5 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-8

-Sistem Pemilu terbuka terbatas

-Sainta Lague Murni

Paket B

-Presidential Threshold 20-25 persen

-Parliamentary Threshold 5 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-10