REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP- PIP) Yudi Latif menjabarkan masing-masing kedeputian tengah merumuskan aplikatif kinerja lembaganya.
"Kan banyak dimensinya. jangan disamakan BP7. Kalau BP7 kan fokusnya penataran. Kalau ini dimensinya luas," kata dia kepada Republika.co.id, Ahad (11/6).
Yudi mengatakan, kedeputian pengkajian dan meteri akan merumuskan bagaimana Pancasila dapat dikaji dari berbagai perspektif. Sehingga nilai-nilainya menjadi satu ideologi terbuka. Artinya, nilai Pancasila bisa ditulis dari multi disiplin ilmu, seperti, sisi agama, kearifan lokal, pengalaman sejarah, kebudayaan.
"Soal materi, kita ingin supaya kalau mapel Pancasila dihidupkan, kita pastikan baik mediumnya konten metodilogi tak monoton, menarik. Siapkan bahan ajar dari TK sampai perguruan tinggi," ujar Yudi.
Menyoal kapan penerapannya, Yudi menyerahkan sepenuhnya pada kementerian/lembaga terkait. Namun, ia menyatakan UKP-PIP siap membantu Kemendikbud menyiapka bahan-bahan ajar lebih menarik dan atraktif sesuai dengan tingkat pendidikan.
Kedua, Yudi melanjutkan, yakni kedeputian bidang advokasi. Tugasnya, yakni mengarusutamakan nilai Pancasila di ruang publik dengan menghimpun jaringan. Ia mencontohkan, saat ini banyak ormas yang punya minat sama membumikan nilai Pancasila. Namun, pergerakannya masih sporadis tak ada koordinasi dan agenda utama.
"Kita juga buat inisiatif anak muda dengan film pendek, komik, konten digital, pokoknya melibatkan peran komunitas," jelasnya.
Ketiga, yakni, kedeputian bidang pengendalian dan evaluasi. Tugasnya, yakni melakukan pengukuran. Ia tidak menampik selama ini Pancasila diartikan sebagai alat negara memonitor rakyat. Namun, ia menuturkan, rakyat juga dapat melakukan hal serupa untuk memantau apakah penyelenggara negara bertugas sesuai dengan nilai Pancasila.
"Ada beberapa indikator dan alat ukur. Kita lakukan kerja sama dan koordinasi dengan kelembagaan," ujarnya.
Selain itu, Yudi menuturkan UKP-PIP ingin program pembumian nilai Pancasila benar-benar tepat sasaran. Artinya, tidak hanya kena di permukaan saja.
"Misalnya MPR fokus saja ke kader politik. Masing-masing duduk bareng dan merumuskan sasaran. Bahan ajar dan sosialisasi kita standarisasi," jelanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
