REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan tindakan main hukum sendiri oleh sekelompok masyarakat terhadap masyarakat lainnya yang dinilai melanggar nilai kepatutan justru akan membuat sistem hukum di Indonesia menjadi kacau. Masyarakat yang tersinggung, kata dia, seharusnya melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terdapat tindakan masyarakat lainnya yang mengganggu. 

"Bukan kemudian melakukan tindakan secara sepihak, sendiri-sendiri, dengan tafsiran masing-masing. Ini yang nanti kalau dilakukan, tidak segera diselesaikan dengan baik, maka sistem hukum jadi kacau," kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/6). 

Di negara hukum, pemerintah pun harus menghentikan segala tindakan masyarakat yang main hakim sendiri. Sebagai negara demokrasi yang juga merupakan negara hukum, lanjut dia, tindakan intimidasi dilarang dilakukan terhadap masyarakat lainnya. 

"Oleh karena itu, hukum merupakan kesepakatan kolektif juga harus ditaati segenap warga Indonesia. Untuk menata itu makanya ada aparat penegak hukum," jelas dia. 

Seperti diketahui, tindakan intimidasi sekelompok masyarakat terhadap orang lain akhir-akhir ini sering terjadi. Tindakan intimidasi tersebut dilakukan lantaran adanya tindakan masyarakat lain di media sosial yang dianggap menyimpang dan tak sesuai etika bermasyarakat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika