REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Nasional Demokrat Bestari Barus mengungkapkan sebetulnya ia masih bingung dengan kegunaan tim sinkronisasi milik Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta tetap mempersilakan tim sinkronisasi bekerja.
"Yang paling penting adalah bahwa kami, di saya khususnya, akan menanyakan pada saat pembahasan di badan anggaran. Seluruh anggaran itu harus berbasis kepada RPJMD apabila mana ternyata item-item kegiatan itu tidak sesuai dengan RPJMD ya mohon maaf lahir batin kita terpaksa drop," ujar Bestari saat dihubungi oleh Republika.co.id, Senin (5/6).
Bestari mengatakan tim sinkronisasi hanya dibutuhkan oleh Anies-Sandi. Namun bagi Bestari, kehadiran tim sinkronisasi tidak terlalu penting. "Karena RPJMD turunannya rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Banyak hal hal rutin, kalau hanya untuk memindahkan nama dari program program rusunawa, rusunami kemudian program UKM ya itu kan hal-hal yang sebetulnya pernak-pernik. Hanya membuang kertas menurut saya," katanya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan ia tidak bertemu dengan tim sinkronisasi milik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ia kemudian menjelaskan alasan mengapa tidak bertemu dengan tim sinkronisasi.
"Saya bertemunya dengan Pak Anies-Sandi, tim sinkronisasi kan bukan bagian dari birokrasi, semacam membantulah," ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (5/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
