Selasa 03 Apr 2018 17:45 WIB

DPRD Kurang Puas dengan Jawaban Anies

rapat membahas Raperda RPJMD diwarnai instruksi dari anggota DPRD

Rep: Sri Handayani/ Red: Bayu Hermawan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kiri), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan)
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kiri), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna penyampaian jawaban Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tentang rancangan peraturan daerah (raperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) diwarnai interupsi dari Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) Ramly HI Muhammad. Ia mengatakan banyak pertanyaan yang tidak dijawab oleh Anies.

"Sehingga saya instruksi tadi," kata Ramly ketika ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD, Selasa (3/4).

Ramly mencontohkan, Anies tidak menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar tentang program One Karcis One Trip (OK Otrip) yang dinilai tidak jelas. Anies menjanjikan bahwa program OK Otrip akan dapat dinikmati oleh seluruh warga Jakarta. Namun, hingga kini baru ada kurang dari 100 unit kendaraan yang bergabung dalam program tersebut.

"Melayani Jakarta kira-kira bagaimana? Iya kan? Enggak berimbang," ujarnya.

Ramly menyarankan, Pemprov DKI memperbanyak unit kendaraan. Ia memperkirakan butuh sekitar 5.000 unit untuk sekali turun. Permasalahan lain yang tidak terjawab yaitu tentang penyediaan air PAM di Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Ramly menyebut ada beberapa kampung yang mulai mendapatkan fasilitas air PAM, namun harganya jauh lebih mahal.

"Tugu Selatan, Rawa Badak Selatan, dan Marunda, itu airnya Rp 17 ribu per meter kubik. Lebih mahal daripada pelabuhan," kata dia.

Sikap kurang puas juga ditunjukkan Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono. Ia mengatakan jawaban yang diberikan Anies cenderung bersifat retorika. "Enggak jawab, reklamasi kan gak jawab juga. Jawaban-jawaban retrorika aja itu," kata Gembong.

Menurut Gembong, Anies tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan substansial dari Fraksi PDIP, misalnya terkait penataan Tanah Abang dan reklamasi. Anies, kata Gembong, juga tidak menjawab tentang pembentukan tim gubernur bidang pesisir. PDIP menyarankan Anies untuk melakukan rekrutmen secara terbuka, karena alokasi anggaran TGUPP melekat di SKPD.

"Ketika rekrutmen tertutup nanti pasti akan jadi temuan, aku yakin," ucapnya.

Pendapat berbeda muncul dari Fraksi Gerindra. Anggota Fraksi Gerindra Syarief mengatakan ada dua hal yang disampaikan Anies sebagai jawaban dari tanggapan fraksi. "Yang bersifat kebijakan sudah dijelaskan, tapi yang bersifat teknis dalam forum tersendiri," katanya.

Menurut Syarief, hal-hal teknis yang perlu pendalaman akan disampaikan dalam rapat komisi. Rapat akan diselenggarakan secara marathon mulai pekan ini. Rapat ini umumnya tidak dihadiri oleh gubernur maupun wakil gubernur, namun oleh SKPD terkait.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement