REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Alangkah menyedihkannya nasib penerima beras sejahtera (rastra). Sudah berada dalam kondisi miskin, mereka pun mesti menerima beras dengan kondisi buruk. Bahkan, kutu-kutu nampak hidup di dalam karung beras rastra.
Hal itu terungkap dalam sidak Dinas Sosial Pemerintah Kota Tasikmalaya ke Gudang Linggajaya yang merupakan gudang di bawah naungan Subdivre Bulog Ciamis. Kepala gudang, Arif Kurniawan mengatakan, beras yang saat ini ditampung di gudang merupakan stok sejak Maret.
Penundaaan penyaluran beras lantaran belum adanya buying order (BO) dari BNI selaku bank yang bekerja sama dengan Kemensos dalam program rastra. "Kami nunggu BO, jadi otomatis beras di sini disimpan, bantuan pangan nontunai (BPNT) diarahkannya pengganti rastra. Harusnya disalurkan Maret, karena kelamaan jadi timbul kutu," katanya dalam sidak, Selasa (30/5).
Guna mengurangi kandungan kutu dalam beras, ia berjanji akan menyaring kembali dan mengemas ulang beras. Meski begitu, ia mengakui memang terjadi kekurangan pengawasan karena jumlah beras yang ada terbilang sangat banyak, mencapai 200 ton.
"Masih ada kutu, bisa saja ya, memang minim pengawasan karena awasinnya banyak, ada stok 200 ton. Ini seharusnya tiap tiga bulan sekali disalurkan," ujarnya.
Sementara itu, Kadinsos Pemkot Tasik, Firmansyah mengatakan, kewenangan pemesanan beras memang ada di BNI. Sebab, BNI menjadi salah satu bank yang memenangkan tender kerja sama dengan Kemensos. Ia pun merasa heran dengan kondisi ini karena justru jumlah beras malah berlebih di gudang. Padahal, masih ada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rastra yang belum mendapat beras rastra.
"Kewenangan pemesanan ada di BNI, sampai sekarang hitungan tidak sejumlah apa yang jadi stock file di Bulog, kelebihan banyak sekali, kami ingin posisikan kondisi ini sesuai mekanisme, silahkan bicarakan ke BNI," jelasnya.
Selain itu, ia merasa kondisi beras yang dihargai Rp 8,5 ribu per kilogram ini terbilang tak layak. Sebaiknya, beras dengan kondisi seperti itu dihargai lebih murah lagi. Sehingga bagi masyarakat yang berhak memperoleh rastra sebaiknya mencari beras lain jika tak mau menerima rastra.
"Kalau ini jelek ya jangan diterima dibalikan saja, kualitasnya harus lebih bagus dengan harga Rp 8,5 ribu," ujarnya.
Di sisi lain, koordinator PKH Kota Tasik, Dandan mengatakan, dari sekitar 28 ribu kartu PKH, hanya tinggal 200 saja yang belum dibagikan pada penerimanya. Alasannya, karena ada penerima kartu yang meninggal dunia atau belum melaporkan pergantian penerima. Dengan nyaris semua penerima PKH sudah memperoleh kartu, ia justru heran mengapa beras terlambat dibagikan.
"Kartu didistribusi dari 28 ribu tinggal 200an saja yang PKH, PKH sudah didistribusi Januari, tapi belum ada untuk periode Februari dan Maret," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika