REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyatakan, masyarakat tidak setuju dengan adanya penambahan jumlah kursi DPR. Setidaknya ini tergambar dari hasil survei mereka, yang menyebutkan 81 persen responden tidak setuju penambahan kursi DPR.
KedaiKOPI melakukan jajak pendapat kepada 200 responden di Jabodetabek melalui sambungan telepon, pada 27-28 Mei 2017 lalu. "Jajak pendapat dilakukan untuk merespon polemik tentang penambahan kursi di DPR RI," ujar Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio melalui siaran pers yanh diterima Republika.co.id, Selasa (30/5).
Lebih lanjut, Hendri menjelaskan, dari survei didapatkan hasil 81 persen responden tidak setuju ada penambahan kursi di DPR, 16 persen setuju dan sisanya tidak menjawab.
Ada 73 persen responden berpendapat bahwa penambahan kursi DPR RI tidak akan berpengaruh terhadap kinerja DPR. Hanya 22 persen yang menyatakan berpengaruh, dan sisanya tidak menjawab.
Penambahan kursi DPR, kata Hendri, oleh responden juga dicitrakan tidak mempermudah komunikasi rakyat dengan anggota DPR. "Ada 80 persen responden yang menyatakan demikian. Hanya 11 persen menyatakan penambahan kursi mempermudah komunikasi, dan sisanya tidak menjawab," jelas dia.
Hendri menyampaikan, jajak pendapat ini diharapkan dapat memberikan input pada polemik penambahan kursi di DPR. Di sisi lain, tujuan diadakannya survei ini agar anggota DPR mengetahui bagaimana rakyat merespon polemik tersebut. Termasuk melihat bagaimana pendapat publik terhadap kinerja Dewan saat ini.
Khusus tentang Kinerja DPR-RI saat ini, lanjut Hendri, 75 persen responden menyatakan kinerja DPR tidak baik, hanya 11 persen yang menyatakan baik dan 15 persen menjawab tidak tahu.
Hendri menegaskan, responden KedaiKOPI dipilih acak dari data responden internal yang dimiliki kedaiKOPI. Tingkat pendidikan responden adalah lulusan S1 sebanyak 81 persen, lulusan D3 12 persen, lulusan S2 6 persen dan lulusan S3 2 persen. "Semua responden berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah saat jajak pendapat dilakukan," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
