REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Tokoh Nasional Mahfud MD menilai surat kiai-kiai Nahdlatul Ulama menyikapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur bukan suatu intervensi, tetapi aspirasi yang biasa terjadi.

"Tidak apa-apa ada surat seperti itu dan menurut saya bukan intervensi, tapi justru aspirasi," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri "Temu Tokoh Jawa Timur" di Surabaya, Selasa (23/5) malam.

Menurut dia, aspirasi di era demokrasi saat ini adalah hal lumrah, bahkan bisa datang dari mana saja dan ke siapa saja, termasuk surat kiai-kiai sepuhyang intinya menginginkan satu calon Gubernur dari NU.

"Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan aspirasi biar dipertimbangkan. Sekali lagi bukan intervensi karena tidak mengambil keputusan," ucap mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Tokoh kelahiran Madura itu juga memberi masukan bahwa aspirasi kiai NU bisa disampaikan tak hanya ke satu partai politik, melainkan beberapa partai karena kader NU tak hanya berada di satu partai tertentu.

"Saya kira bisa disampaikan tidak ke PKB saja, tapi bisa ke PPP, NasDem, Golkar dan lainnya karena kader NU ada di mana-mana," kata guru besar Universitas Islam Indonesia tersebut.

Sebelumnya, surat berisi hasil musyawarah kiai-kiai NU untuk PKB Jatim berupa keinginan agar dilibatkan sebelum memutuskan nama calon Gubernur Jatim beredar ke publik, Ahad (21/5).

Pada surat yang ditujukan ke Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar dengan ditandatangani 21 kiai tertanggal 19 Mei 2017 tersebut, sebagai pimpinan musyawarah adalah KH Anwar Iskandar yang juga pimpinan Pondok Pesantren Al Amien, Kediri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika