REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Salah satu anggota tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Edroana Noerdin mengatakan, pembahasan tim sinkronisasi dengan Pemprov DKI pada Senin (22/5) masih fokus terhadap empat pembahasan.
"Kami membaginya kesra, sarana prasarana tata kota dan lingkungan hidup, perekonomian dan pemerintahan," ungkapnya di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/5).
Untuk di bidang Kesra, lanjut Nana sapaan akrabnya, yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana KJP plus bisa diakomodasi dalam APBD 2018. Selain itu, isu difabel juga tidak ketinggalan dalam pembahasan hari ini.
"Sebetulnya KJP dan KJS plus itu hanya menambahkan beberapa poin saja tapi banyak hal dari KJP itu tetap dilakukan. Beda KJP plusnya, KJP hanya diberikan hanya sekolah formal. Nantinya, KJP plus bisa diberikan untuk semua anak yang berusia sekolah baik sudah sekolah formal ataupun dia sudah keluar.
"Kalau dulu KJP ga boleh diambil tunai sekarang boleh. Jadi sebetulnya kebalikan dari sebelumnya," katanya.
Adapun rapat tim sinkronisasi dengan Pemprov DKI masih akan terus berlanjut sampai Rabu (24/5). Saat ini, tim sinkronisasi dan Pemprov DKI masih mengidentifikasi program apa saja yang akan dimasukkan.
"Dari 23 visi misi dilebur menjadi 154 program dan 529 kegiatan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
