REPUBLIKA.CO.ID, OXFORD -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai konflik yang terjadi selama tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi DKI Jakarta bukan diskriminasi agama, melainkan lebih ke persoalan demokrasi dan kebebasan berpendapat.
"Ini bukan diskriminasi agama, tapi ini lebih ke demokrasi. Masalahnya adalah kita (Indonesia) punya hukum untuk penghinaan suatu agama. Sama dengan di negara lain ada peraturan untuk menghargai sesama," kata Wapres ketika menjawab pertanyaan pelajar pada Kuliah Umum di Oxford, Inggris, Kamis malam.
Hal itu ditanyakan terkait maraknya isu yang dianggap sebagai diskriminasi agama tertentu menyusul vonis bersalah bagi Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas dakwaan penghinaan agama.
"Seperti hal-nya di Inggris, kalau Anda berbuat kesalahan akan ada proses hukum yang berlaku. Jadi, ini masalah antara demokrasi dan hukum. Putusan hakim menyatakan Ahok bersalah dalam pernyataannya, itulah sebabnya dia dipenjara," kata Wapres.
Perolehan suara Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta pun menunjukkan mayoritas pemilih Ahok adalah Muslim. Dari 2,3 juta perolehan suara untuk Ahok, sekitar 400 ribu di antaranya Kristen.
"Artinya, mayoritas pemilihnya itu Muslim jadi tidak masalah, jadi ini demokrasi," katanya.
Kuliah umum Wapres Jusuf Kalla dihadiri oleh pelajar Indonesia dan pelajar asing yang tertarik mendalami ilmu mengenai agama Islam di Pusat Kajian Islam Oxford atau Oxford Centre for Islamic Studies (OSIC).
Sesaat sebelum kuliah umum dimulai, sempat terjadi aksi protes dari satu warga keturunan Indonesia di Inggris bernama Mariella. Dia melancarkan aksi protesnya menyusul vonis hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama karena dakwaan penghujatan terhadap agama Islam. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan materi kuliah umum soal toleransi yang disampaikan Kalla di Oxford.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
