REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo menyelesaikan faktor penyebab terjadinya gesekan di masyarakat, bukan hanya mengimbau masyarakat untuk menghentikan gesekan.
Asep menilai semua kegaduhan yang sekarang terjadi dimasyarakat, dapat disetop jika penegak hukum dan pemerintah berlaku adil. "Padahal yang dibutuhkan oleh publik adalah penyebab gesekan. Nah penyebabnya tidak pernah terselesaikan. Misalnya, Kapolri dan jajarannya berpihak pada orang-orang tertentu saja dan dia mengabaikan hak-hak dari pelaku yang lain," kata Warlan saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (18/5).
Warlan menilai tidak fair, jika presiden tidak memberikan intruksi pada aparat kepolisian dan penegak hukum untuk berlaku adil, independen, dan profesional dalam menegakkan hukum. Karena sampai kapanpun, kata dia, jika pemerintahnya masih mengistimewakan salah satu pihak, maka kedamaian hanya akan ada dalam mimpi.
Dia menyebut, beberapa kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan, salah satunya dalam proses penegakan hukum terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Gubernur nonaktif itu dinilai sangat diistimewakan. Dimulai dari Ahok sendiri hingga pendukungnya yang diberlakukan berbeda.
"Hemat saya, yang lemah dan tidak fair dari pemerintah itu karena faktor penyebabnya tidak berkeinginan untuk diselesaikan. Misal kasus Ahok yang sangat diistimewakan, pendukungnya pun diistimewakan," jelas dia.
Dia berharap, kedepannya pemerintah bisa lebih adil dan bisa memerlakukan semua masyarakat sama di mata hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
