REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelantikan Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi Ketua DPD RI periode 2017-2019 pada (4/4) malam lalu menuai dukungan dan kritikan dari anggota DPD RI. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad menyayangkan pengangkatan OSO yang terkesan dipaksakan.
"OSO adalah orang yang terhormat dan seharusnya dilantik secara terhormat," ujar Farouk saat diwawancara Republika.co.id, Selasa (16/5).
Terkait dana reses, Farouk termasuk anggota DPD yang ditangguhkan aliran dananya, karena belum memberikan persetujuan terkait kepemimpinan OSO. Ia menjelaskan, anggota DPD yang dapat menerima dana reses adalah anggota yang telah menandatangani pernyataan persetujuan kepemimpinan OSO saja.
"Jelas ini ada keterlibatan dengan politik," ucap dia.
Dia mengaku akan melaporkan dan menindak secara hukum terkait penangguhan dana reses ini. Dia juga menyebut penangguhan tersebut sebagai tindak penggelapan, karena dana yang seharusnya digulirkan justru disimpan dan tidak diketahui keberadaannya.
"Itu bisa termasuk penggelapan dan ada aturan hukumnya. emangnya mau diapain itu uang ditahan tahan, itu sama aja digelapkan," jelasnya.
Farouk juga mengaku menyayangkan kemunduran hukum yang dilakukan Mahkamag Agung selaku pihak yang melantik OSO sebagai Ketua DPD RI selasa (4/4) malam lalu. Kerusuhan dan terpecahnya DPD menjadi dua kubu, lanjut dia adalah akibat yang berakar dari keputusan MA untuk mengangkat OSO.
"MA juga plin-plan, karena dia yang batalin tapi dia juga yang ngelantik. Yang paling bertanggung jawab kekisruhan DPD itu MA karena meruntuhkan wibawa hukum," ucap dia.
Farouk mengaku menyesalkan kejadian ini, menurut dia tidak pernah ada kejadian pelantikan pejabat tinggi seperti yang terjadi pada pelantikan OSO (4/4) lalu. Dia juga meyakini, hanya Indonesia yang melakukan pelantikan dengan penuh intervensi politik seperti itu.
"Mana ada negara yang begini. mungkin di dunia juga baru kaya gini begini terjadi. kan ada mekanisme pengangkatan terhormat, tapi kalo begini kan beliaunya (Oso) kasihan," ujarnya.
Terkait latar belakang partai politik OSO, Farouk menolak berkomentar lebih. Menurut dia, latar belakang politik bagi pejabat DPD tidak ditetapkam secara tertulis, sehingga hanya berdasar lada etika dan moral saja.
"Saya enggak mau komentar soal parpol, susah juga soalnya enggak ada larangannya, jadi dasarnya cuma etika dan moral saja jadi publik saja yang nilai," jawabnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika