REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017, sejumlah pihak mulai melakukan persiapan guna kelancaran hajatan besar nasional ini. Mulai dari KPU, Bawaslu, pihak kepolisian, dan pemerintah melakukan sejumlah langkah, di antaranya meningkatkan kesiagaan pengamanan maupun praktik kecurangan pilkada pada 15 Februari ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengingatkan agar langkah-langkah yang diambil seluruh pihak membuat pilkada terasa menegangkan bagi masyarakat. Ini karena pilkada sesungguhnya, kata dia, merupakan pesta demokrasi yang semestinya diikuti secara antusias oleh masyarakat.
"Pilkada itu harusnya penuh riang gembira, jangan malah menegangkan, bikin kerut dahi, apalagi sampai terjadi perpecahan," kata Lukman dalam acara diskusi bertajuk 'Bersatu dalam Pilkada' pada Sabtu (11/2).
Menurutnya, semua pihak juga harus menahan diri untuk tidak membuat suasana pilkada menjadi mengkhawatirkan saat atau setelah pemungutan suara. Ini kata dia, mengingat suasana pilkada yang terus menghangat, khususnya di DKI Jakarta.
Dikatakan Politikus PKB itu, Pilkada 2017 pada 15 Februari ini merupakan pertaruhan wajah bangsa Indonesia.
"Bahwa memang kita secara demokrasi sudah cukup dewasa, jangan sampai yang terjadi 15 Februari menjadi jalan mundur demokrasi kita. Sebab pilkada 2017 pasti dihubungkan demokrasi untuk pemilu 2019, pasti ada," katanya.
Hal sama diungkapkan, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad agar kepolisian mengedepankan pendekatan lembut dalam melaksanakan tugasnya.
"Utamakan soft approach dalam penciptaan kondisi, dan hard approach itu dipakai sebagai jalan terakhir. Itu pun kalau terpaksa," kata Farouk.
Senator asal NTB mengatakan, untuk mendukung suasana kondusif saat atau setelah pilkada, ia meminta kepada KPU, Bawaslu, kepolisian, maupun penyelengara negara untuk responsif kepada semua laporan atau temuan.
"Tanggapi segera, lokalisasi tiap kecurangan, baik dalam tingkat TPS, dengan buka sistem mekanisme keikutsertaan warga dan CSO," katanya.
Ia menambahkan, Bawaslu juga harus menjadi petunjuk bagi masyarakat terkait hal yang termasuk indikasi kecurangan pemilu.
"Yang terpenting itu tadi, penyelengara negara responsif, transparan, dan berkomitmen," kata Farouk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
