Selasa 16 May 2017 00:19 WIB

PSI Usung Kader yang Belum Pernah Terjun di Parpol

Rep: Rahma Sulistya/ Red: Angga Indrawan
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyampaikan pandangannya dalam diskusi Forum Media PSI di Jakarta, Rabu (17/2).
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyampaikan pandangannya dalam diskusi Forum Media PSI di Jakarta, Rabu (17/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu-satunya partai yang lolos dalam verifikasi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memilih kader yang belum pernah terlibat politik sama sekali. Ini sebagai salah satu pencegahan korupsi yang menjalar di dunia perpolitikan Indonesia.

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, mengatakan PSI masih berusaha untuk lolos verifikasi KPU agar bisa maju di Pemilu. "Kalau tadi tentang teorinya, kita di sini hadir sebagai tempat praktiknya. Kita ingin pemuda memandang politik tidak selalu kotor. Makanya kami merekrut kader yang masih sangat baru dan belum pernah sama sekali terlibat dalam politik,"  jelas dia, Senin (15/5) sore.

Grace membenarkan memang kebanyakan anggotanya adalah anak muda, dengan maksimal usia 45 tahun untuk pengurus. Serta tidak pernah menjadi anggota di partai manapun. Semangat PSI, adalah memulai dengan darah segar, yang belum terkontaminasi dengan politik, misalnya politik uang.

Sejak 2014 akhir sampai sekarang, PSI terus mengalami perkembang walau belum signifikan karena masih terbilang sangat baru. Awalnya dirasakan Grace, memang susah, namun itu menjadi tantangan. Tapi ternyata semua anggota sangat membantu, semua mau jalan tanpa bertanya-tanya ada duitnya atau tidak.

"Pernah kecolongan sekali, di waktu masa perekrutan. Terselip satu pertanyaan, lain sendiri, perihal duit. Ternyata setelah ditelisik, orang yang bertanya beda sendiri itu, pernah menjadi pengurus partai lama. Jadi kami tolak dia bergabung. Kami mencari mereka yang masih idealis, paling tidak kita mulai dengan bahan baku yang baik," papar Grace dalam diskusi publik di kantor ICW.

Pengurusnya pun masih sangat ramping jumlahnya. Pengurus DPP Nasional, hanya sembilan orang. Provinsi hanya tujuh orang, Kabupaten lima orang, dan Kecamatan tiga orang. Jumlah yang sangat ramping itu bertujuan juga untuk memudahkan pengawasan dan pembekalan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement