REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo cepat dan tanggap dalam menangani persoalan bangsa akhir-akhir ini. Dia menilai, luka luka yang timbul pasca-Pilkada DKI rupanya belum berakhir, malah eskalasi perpecahan dan permusuhan terus meningkat.
Kondisi ini juga diperparah dengan vonis dua tahun penjara kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkaitan dengan kasus penistaan agama. Menurutnya, dalam situasi yang panas dan tidak menentu antara dua kubu, baik kubu pro Ahok dan kubu berseberangan yang perlahan bisa menuju perpecahan anak bangsa, peran Presiden sangat diperlukan. Ia mengatakan Presiden harus bisa menjadi jangkar dan perekat bagi semua bangsa.
"Apalagi di saat-saat kritis seperti saat ini. Ujian besar sedang terjadi terhadap Presiden Jokowi. Kami berharap Presiden mengambil langkah yang tepat dan cepat agar negeri ini tidak terlanjur terpecah belah, persatuan dan kesatuan harga mati," kata Didi dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan pada Jumat (12/5).
Menurutnya, Presiden harus dapat mencegah bom waktu pecahnya anak bangsa usai Pilkada DKI. Ia menilai Presiden tidak cukup hanya dengan imbauan semata yang meminta semua pihak untuk hormati hukum dan putusan pengadilan.
Ia menambahkan, Presiden tidak bisa membiarkan anak bangsa yang sudah mengarah pada perpecahan tersebut terus terjadi. Ia menilai sentimen agama antara muslim dengan nonmuslim dan islam moderat dengan Islam radikal yang juga terus mengemuka saat ini sebagai situasi terburuk sejak reformasi 1998 lalu.
"Kita tidak ingin mengulangi sejarah pahit dan kelam 1998, yang telah menimbulkan luka yang sangat dalam. Jangan buka lagi luka itu, bagaimanapun Indonesia milik kita semua, milik kita bersama," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika