REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengkritik fasilitas kesehatan yang masih minim di lembaga pemasyarakatan (lapas) Gunung Sindur, Bogor. Menurut beliau masalah kesehatan adalah urusan dasar yang haru dipenuhi pelayanannya.
"Ada beberapa kekurangan yang dirasakan oleh warga binaan disini. Terutama fasilitas kesehatan, klinik, yang tidak memadai, saya lihat langsung. Bahkan tempat tidur untuk yang sakit pun juga tidak ada. Padahal 20-80an dari napi yang sakit," jelasnya, Rabu (10/5).
Fadli Zon melakukan kunjungan ke lapas Gunung Sindur tanpa didampingi oleh anggota DPR lainnya. Beliau mengatakan bahwa kunjungannya dalam rangka melakukan fungsi parlemen. Yaitu fungsi pengawasan. Alasan Fadli Zon memilih lapas Gunung Sindur, ia mengaku karena lapas tersebut memiliki spesifikasi super maximum security.
"Karena ada beberapa tahanan teroris, di samping ada juga blok-blok khusus yang menampung bandar narkoba. Secara umum, dari sisi gedung dan fasilitas, saya kira ini sudah cukup baik," ujarnya.
Menurut Fadli Zon, sistem pengamanan yang diterapkan di lapas Gunung Sindur sudah sangat ketat. Ia meyakini tidak akan ada narapidana yang dapat melarikan diri. Apalagi terdapat 3 pagar tinggi yang melapisi lapas.
"Saya juga lihat di ruang kontrol, itu CCTV dimana-mana, bisa melihat sampai ke toilet. Tapi memang tidak seluruh toiletnya karena kan ada privacy. Artinya, untuk sel khusus maximum security sudah sangat aman," tegasnya.
Namun demikian, Fadli Zon menyayangkan jumlah tenaga penjaga lapas yang kurang. Lapas Gunung Sindur hanya memiliki 15 petugas keamanan. Dari 15 orang tersebut dibagi menjadi 3 regu yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Sedangkan warga binaan sejumlah 847 orang. Terkait dengan makanan dan tempat ibadah tidak ada masalah yang ditemukan oleh Fadli Zon.
"Tadi saya tanyakan juga soal makanan, baik-baik saja katanya. Yang lain tidak ada masalah, termasuk isu untuk beribadah, itu tidak ada masalah," ujarnya.
Fadli Zon menegaskan, akan menyampaikan aspirasi warga terkait fasilitas kesehatan kepada Kementrian Hukum dan HAM (kemenkumham).
"Solusi terkait masalah fasilitas kesehatan, saya akan berkirim surat kepada kemenkumham. Karena ini masalah kesehatan masalah basic ya, sehingga perlu ditingkatkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika