REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid mengapresiasi putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memvonis bersalah terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Putusan hakim yang juga memvonis dua tahun penjara Ahok tersebut dinilai sebagai bentuk independensi para hakim, kendati mendapat tekanan kuat dari para penguasa.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR tersebut, independensi hakim jauh lebih baik dibandingkan jaksa yang justru memberikan tuntutan ringan kepada Ahok. "Tapi walaupun bagaimana kita harus memberikan apresiasi dan salut kepada independensi hakim di tengah tekanan yang kuat dari penguasa. Hakim berbeda dengan JPU yang dirasakan sekali tidak adil sejak pengunduran tuntutan sampai lamanya tuntutan hukuman. Sepertinya, JPU ingin mengalihkan tekanan penguasa kepada hakim," kata Sodik dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (9/5).
Meski demikian, Sodik menilai putusan tersebut belum dapat memberikan rasa keadilan maksimum jika dilihat dari kualitas penistaan kepada ayat suci Alquran secara langsung. Belum lagi, kata dia, dampak keresahan masyarakat dari perbuatannya tersebut.
Namun begitu, Sodik mengimbau umat Islam khususnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI untuk menerima putusan tersebut. Ia juga meminta agar umat kembali bekerja dan berkarya pascaputusan tersebut.
"Masih banyak PR keumatan dan keislaman yang harus kita perjuangkan dan persembahkan kepada umat dan bangsa di tengah himpitan ekonomi sosial dan politik yang dirasakan umat Islam akhir-akhir ini," kata dia.
Sodik juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan aparat keamanan atas pengawalan selama persidangan sehingga tidak terjadi insiden. Namun, perlu diingat bahwa upaya melindungi seseorang dari penegakan keadilan membutuhkan ongkos sosial politik yang sangat mahal.
"Dan juga melelahkan ongkos sosial politiknya sehingga kehidupan berbangsa sempat menjadi terganggu," kata Sodik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
