REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah nama calon komisioner Komnas HAM kini semakin mengerucut. Dari 199 pendaftar yang lolos seleksi Tahap I administrasi, kini ditetapkan 60 nama Calon Komisioner Komnas HAM.
Dalam rapat penentuan oleh Panitia Seleksi Jumat (5/5) lalu, akhirnya Komnas HAM mengadakan konferensi pers pengumuman nama-nama pada, Sabtu (6/5) pagi. Calon Komisioner Komnas HAM dengan masa bakti 2017-2022 tercatat ada 199 pendaftar. Kemudian, pada seleksi Tahap I, telah dilakukan seleksi administrasi terhadap pendaftar, dan panitia seleksi (pansel) menyatakan 121 orang yang lulus seleksi. Mereka yang lolos, berlanjut ke Tahap II, yakni tahap tes tertulis.
Peserta yang datang hanya sekitar 115 orang, dan tes dilaksanakan pada 2 Mei 2017, di Gedung Pusdiklat Sekretariat Negara. Pemeriksaan tes obyektif dilakukan oleh panitia seleksi, sedangkan penilaian makalah dilakukan oleh tim independen yang kompeten.
Calon Komisioner HAM, terbanyak berasal dari praktisi serta kebanyakan dari mereka adalah lulusan sarjana dua (S2). Sebanyak 60 orang itu dibagi berdasar gender, yakni 47 laki-laki dan 13 perempuan.
Sementara, setengah dari 60 nama yang lolos seleksi, adalah mereka yang berusia di atas 40 hingga 49 tahun. Ketua Dewan Penasehat Komnas HAM, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, 60 nama tersebut akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni dialog publik. "Nanti dialog publik kita adakan tanggal 17 dan 18 Mei 2017, ditunggu saja ya," kata dia saat ditemui di Gedung Pengaduan Komnas HAM, Sabtu (6/5) siang.
Ketua DKPP itu, juga meminta kepada seluruh media yang hadir, agar menyebarkan nama-nama calon Komisioner Komnas HAM, ke seluruh penjuru Indonesia. "Sebar juga ke semua media-media lokal, yang online juga langsung saja disebarkan. Agar semua tahu siapa saja mereka," kata Jimly.
Mereka yang lolos, berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Yakni, delapan nama dari Banten, tiga nama dari DI Yogyakarta, 18 nama dari DKI Jakarta, 17 nama dari Jawa Barat, dua nama dari Jawa Tengah, tiga nama dari Jawa Timur, tiga nama dari Kalimantan, tiga nama dari Sulawesi, serta empat nama dari Sumatra.
Namun, Komnas HAM belum menemukan calon Komisioner dari Papua. Dialog publik akan diselenggarakan 17-18 Mei 2017 di lantai lima, Gedung Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI.
Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo menuturkan untuk pansel pada dialog publik akan diambil dari orang-orang kompeten dari dalam. "Ngapain ambil orang luar, di dalam saja banyak pakar-pakar yang bisa dijadikan pansel," kata dia.
Harkristuti mengatakan, media dan masyarakat umum sebainya memberi masukan mengenai para calon. Dapat disampaikan melalui email [email protected] dan bisa juga dikirim via pos ke lantai dua Gedung Komnas HAM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
