REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya memerlukan tambahan 8.000 guru pegawai negeri sipil (PNS) agar penyelenggaraan pendidikan berjalan optimal. Sehingga Disdikbud menaruh harap Pemerintah Pusat mau membuka moratorium pengangkatan PNS dari sektor tenaga pendidik.
Kepala Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Kundang Sodikin mengatakan, banyak SD dan SMP yang memerlukan tenaga guru PNS. Menurut catatannya dibutuhkan sekitar 8.000 guru PNS.
“Jadi saya berharap Pemerintah Pusat dibuka moratorium, khususnya untuk tenaga pendidik di Kabupaten Tasikmalaya,” katanya pada wartawan, kemarin.
Ia menyebut masih banyak sekolah yang hanya memiliki satu PNS di Kabupaten Tasikmalaya. Patut diingat pula, jabatan PNS tersebut cuma diemban oleh kepala sekolah. Adapun guru-gurunya kebanyakan berkategori sukwan atau tenaga honorer.
“Saya ucapkan terima kasih karena masih banyak sukwan di kita yang rela menjadi tenaga pendidik,” ujarnya,
Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum di momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya berkomitmen mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Misalnya di Kabupaten Tasikmalaya terdapat program Ajengan Masuk Sekolah (AMS), kitab kuning di sekolah umum, wajib belajar madrasah diniah dan maghrib mengaji.
“Itu semua bukti kecintaan kami terhadap anak bangsa. Supaya siswa tidak hanya paham tentang duniawi tetapi ukhrowi pun harus dipahami,” sebutnya.
Tak berhenti disitu, Pemkab juga memberikan insentif kepada guru honorer. Meski nominalnya hanya 250 ribu rupiah per bulan, Uu merasa hal itu sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga pendidik.
"Ini salah satu bentuk perhatian kami kepada guru honorer,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika