REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam waktu dekat, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan persiapkan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, ia akan mengajak BUMN terlebih dahulu untuk bekerja sama dalam menjual unit-unit apartemen di atas MRT.
"Semua MRT sudah difondasi untuk apartemen di atasnya. Saya mau minta kerja sama dengan BUMN, kenapa tidak jual unit ini kepada PNS-PNS, sehingga murah. Karena kita tidak hitung tanah, tidak hitung keuntungan sebagai pengembang," kata Ahok saat ditemui dalam konferensi pers, Jumat (28/4) sore.
Ahok memberikan sejumlah paparan contoh tentang program rumah untuk PNS itu. Misalnya, PNS memiliki tanah diklat di Kuningan, lalu tetangganya bikin apartemen Rp 2,7 miliar. Kalau bikin ukuran 36, itu bisa Rp 4 sampai 5 miliiar. Jika dijual pada PNS, nantinya akan dapat keuntungan sebagai kontraktor juga.
"PNS harus patungan menyumbang satu gedung diklat dari membeli apartemen itu. Dia mungkin belinya cuma Rp 700 juta. Misal contoh ya, bangun satu komplek ada apartemen, dua tower, 40 lantai tuh. Termasuk diklat, itu berapa duit? Misalnya, Rp 3,5 triliun dan ada 5.000 unit. Nah Rp 3,5 triliun itu dibagi 5.000, misalnya harganya jadi Rp 700 juta," kata dia.
Itu merupakan cara baru yang akan Ahok lakukan. Ia ingin, PNS bisa tinggal di tengah kota. Awalnya, program tersebut diperuntukan khusus yang baru nikah atau masih muda. Tetapi, ia khawatir PNS yang sudah tua tidak bersemangat untuk urus perizinan. "Jadi akhirnya kami pilih cara undian saja," katanya.