REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sebagaimana yang diatur didalam surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) nomor 996/BAN-PT/LL/2017 tanggal 21 Februari 2017 bahwa Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) akan dilakukan secara online mulai tanggal 1 Juni 2017.
Saat ini, STMIK Nusa Mandiri Jakarta mulai menyosialisasikan pengisian instrumen akreditasi secara online dengan menggelar seminar bertajuk “Kebijakan Akreditasi dan Pelatihan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)” di Wisma BSI, Jalan Raya Kaliabang No. 8, Perwira, Bekasi Utara, Kamis (27/4/2017).
Seminar yang terselenggara atas kerja sama dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia (APTIKOM) Provinsi DKI Jakarta ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal APTIKOM Pusat Prof Dr Benny Mutiara, Ketua APTIKOM Provinsi DKI Jakarta sekaligus Ketua STMIK Nusa Mandiri Jakarta Dr Mochammad Wahyudi MM, MKom, MPd serta Pengurus APTIKOM Pusat Naba Aji Notoseputro.
Seminar dan pelatihan ini menghadirkan tiga pembicara utama. Pertama, Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Prof Dr T Basaruddin MSc (dosen UI). Selain itu, dua assesor BAN-PT, yakni Dr Indra Budi, MKom (dosen UI) dan Dr Prihandoko SKom, MIT (dosen Universitas Gunadarma).
Dalam materinya T Basaruddin menjelaskan kewajiban akreditasi bagi perguruan tinggi maupun program studi yang telah diatur dalam undang-undang. “Seperti yang telah diatur pada Permenristekdikti nomor 32 Tahun 2016, yang mengharuskan bagi perguruan tinggi yang bukanya sebelum Agustus 2016 harus terakreditasi hingga bulan Mei 2018,” kata T Basaruddin.
Menurutnya, ini sebagai pekerjaan rumah bagi BAN-PT. Hal itu mengingat jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang harus diakreditasi hingga bulan Mei 2018 sebanyak 4.472. Sedangkan saat ini yang telah diakreditasi baru seperempat dari jumlah keseluruhan, yakni sebanyak 1.132 perguruan tinggi.
“Saat ini, tantangan bagi BAN-PT adalah jumlah perguruan tinggi yang banyak dengan siklus waktu akreditasi yang pendek (5 tahun). Di samping itu sebaran geografis yang besar dari Sabang sampai Merauke, pasti akan menjadi masalah jika menggunakan cara konvensional (manual) pada proses akreditasi. Sehingga, pemerintah mengusulkan membuat sistem secara online pada proses akreditasi (SAPTO) untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bertahap,” ungkap T Basaruddin.
Dengan adanya SAPTO ini, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparasi, serta pemantauan proses akreditasi secara langsung. Sehingga, proses akreditasi perguruan tinggi dapat cepat terselesaikan.
“SAPTO ini sebagai perbaikan menjadi lebih baik dari sistem akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. SAPTO bukan hal yang menakutkan,” tutup T Basaruddin.
Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pelatihan penggunaan SAPTO yang dipandu oleh Indra Budi dan Prihandoko. Keduanya memandu 105 peserta yang hadir yaitu perwakilan dari perguruan tinggi di Indonesia.
Menurut Indra Budi, hal utama dalam penggunaan SAPTO adalah mempunyai akun berupa nama perguruan tinggi yang telah didaftarkan di BAN-PT. Setelah memiliki akun, selanjutnya perguruan tinggi mengunggah dokumen kelengkapan akreditasi.
“BAN-PT akan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika tidak lengkap, perguruan tinggi dapat mengunggah ulang dokumen tersebut. Proses selanjutnya, perguruan tinggi menunggu proses akreditasi dari perubahan status proses pengajuan akreditasi yang terdapat pada masing-masing akun perguruan tinggi,” pungkas Indra Budi.
Sementara Ketua STMIK Nusa Mandiri Jakarta Mochamad Wahyudi menyambut antusias sosilisasi dan pelatihan SAPTO ini.
“Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kampus kami khususnya dan kampus lain di Indonesia pada umumnya. Hal itu mengingat pengetahuan ini sangat diperlukan bagi perguruan tinggi untuk kemudahan dalam proses akreditasi baik institusi perguruan tinggi maupun program studinya,” tutur Wahyudi pada akhir acara, Kamis (27/04/2017).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
