REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta percepatan pembangunan Museum Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Sumatra Barat. Hal itu disampaikannya saat meninjau pembangunan Museum PDRI, yang kemajuan pembangunannya dinilai lambat olehnya.
"Ini sudah diperintahkan oleh Presiden untuk melihat proyek yang belum selesai," ujar Mendikbud dalam keterangan yang diterima wartawan pada Senin (24/4).
Adapun Museum PDRI dibangun untuk memperingati Pemerintahan Darurat RI pada tahun 1948-1949 di Koto Tinggi, Kabupaten 50 kota, Sumatra Barat.
Muhadjir menyebut, secara keseluruhan ada 13 pembangunan museum yang akan dievaluasi, termasuk Museum PDRI. "Museum PDRI merupakan salah satu yang turut ditinjau ulang," kata Muhadjir.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengungkap indokator evaluasi berupa alokasi dana yang dikeluarkan dengan maanfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat. “Kita evaluasi mengenai kelayakan dan lihat berbagai sisi antara dana yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan,” kata Mendikbud.
Adapun ia mengungkap, pembangunan Museum PDRI atas prakarsa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan lima kementerian lain yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Data Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (Dit. PCBM) Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud mengungkapkan pembangunan museum seluas 20 hektar ini telah menelan anggaran sebesar Rp 52,5 miliar sampai dengan tahun 2016. Secara total, alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 80 miliar hingga tahun 2019, sebagai target penyelesaian pembangunan.
Mendikbud menggarisbawahi alokasi anggaran untuk pembangunan Museum PDRI sudah dihentikan sejak tahun lalu, untuk menunggu keputusan dari evaluasi pembangunan museum tersebut.
Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Kemendikbud Hilmar Farid mengungkapkan kelima kementerian inisiator pembangunan Museum PDRI belum maksimal berperan, khususnya dalam alokasi anggaran. “Baru Kemendikbud yang menggelontorkan anggaran sementara lima kementerian lain belum,” ujar Dirjen Hilmar.
Hasil pantauan, menurut Dirjen Hilmar akan dibawa langsung kepada kementerian-kementerian inisiator tersebut. “Kita lihat langsung hasil tinjauan ini dan akan membawa langsung kepada kementerian-kementerian yang bersepakat itu. Nantinya, hasil ini akan dibawa ke rapat terbatas presiden,” kata Hilmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
