REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meskipun waktu kerja akan berakhir enam bulan lagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan mempercepat beberapa program sebelum memberikan jabatan sebagai orang nomor satu di Jakarta kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Kepada para wartawan, Ahok, sapaan akrab Basuki, mengungkapkan salah satu yang akan dipercepat adalah program pemberian sertifikat pada warga miskin di Jakarta.
"Kita kan tinggal enam bulan, tentu kita harus kebut. Tentu kalau kemarin kita sambung sampai 2022 bisa lebih santai dikit. Kalau waktunya cuma enam bulan ini, kita harus cepat kerjanya," kata Ahok di kantor DPP Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (19/4).
Ahok memaparkan salah satu program yang akan dipercepat soal pemetaan rumah warga punya sertifikat. "Yang 2 miliar enggak harus bayar BPHTB. Kalau di atas itu kalau nggak jual nggak usah bayar," ujarnya.
Selain itu, dirinya bersama Djarot juga akan memasukkan bahan bangunan dalam e-katalog untuk program bedah rumah. Karena, kata Ahok, saat ini sudah ada beberapa toko bangunan yang ingin memasukkan barang ke e-katalog.
"Kita juga mau di e-katalog-kan di LKPP bahan-bahan bangunan. Karenakan ada beberapa toko bangunan yang besar, yang kaya super store itu bisa masukan sebagai e-katalog," ujarnya.
Jadi, sambung Ahok, bila nanti pasukan merah sudah dibentuk melalui pegawai lepas di dinas perumahan bisa langsung memperbaiki rumah yang terkena program bedah rumah menggunakan material dari e-katalog.
Tak hanya itu, program 2,5 kali apartemen untuk warga miskin juga akan segera dieksekusi. Ahok tidak mau ada warga miskin yang tinggal di perkampungan padat penduduk dengan kesehatan yang tidak terjamin.
"Kita ingin selesaikan konsep 2,5 kali. Kampung yang terlalu padat dan kumuh kan penyakit banyak, TBC, diare, kita tawarkan 2,5 kali. Jadi apartemen yang dibangun 100 meter bisa dapat 250 meter atau tujuh unit. Ini sudah ada orang yang nawarin ke saya di Cengkareng satu hektare. Jadi kita bisa dapat setengah hektar bisa jadi taman dan setengah hektar jadi apartemen, dan kita pasti untung," ujar Ahok.
Tak hanya kepada warga miskin, para PNS juga bisa membelinya. "Kita bisa jual ke kelas menengah termasuk PNS. Kita nggak usah ambil keuntungan properti, cukup kontraktor sama tanah. Karena pengembang juga nggak mungkin bisa bebasin kawasan kumuh," kata dia.
Ahok juga akan memberi tambahan modal untuk Jakpro. Alasannya, Jakpro akan menyelesaikan program light rapid transit (LRT) dari Velodrome hingga Dukuh Atas.
"Karena Jakpro mau menyelesaikan lagi LRT dari Velodrome sampai Dukuh Atas. Jadi kita mau kejar, termasuk ITF. Kita mau kasih lagi ke Jakpro biaya. Sehingga nanti kalau gubernur baru masuk semua sudah, minimal PR yang ada di kami sudah diusahakan semaksimal mungkin," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika