Selasa 18 Apr 2017 19:55 WIB

Muhammadiyah: Menang Jangan Umuk, Kalah Jangan Ngamuk

Rep: Muhyiddin/ Red: Bayu Hermawan
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) didampingi Djarot Saiful Hidayat (kedua kiri) dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) memasuki ruang debat saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4).
Foto: Antara/M Agung Rajasa
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) didampingi Djarot Saiful Hidayat (kedua kiri) dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) memasuki ruang debat saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tinggal menghitung jam. Masyarakat Jakarta pun sudah bersiap-siap untuk menunaikan hak pilihnya pada Rabu (19/4) besok. Namun, setelah penghitungan suara nanti masih dikhawatirkan adanya kericuhan dari dua kubu pasangan calon (paslon).

Karena itu, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengimbau agar kedua Paslon DKI Jakarta, Ahok-Djarot dan Anies –Sandi maupun pendukungnya tetap menjaga kedamain di Ibu Kota.

"Semua harus siap menang dan siap kalah. Jadi komitmen deklarasi damai itu saya kira harus dipenuhi, jangan hanya menjadi slogan atau formalitas belaka," ujar Mukti saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (18/4).

Mukti mengatakan, yang harus siap menang dan kalah tidak hanya kedua paslon tersebut, tapi juga para pendukungnya yang selama ini memang kerap bergesek-gesekan.

"Tentu ini tidak berlaku hanya untuk masing-masing calon tapi juga pendukungnya untuk bersifat legowo, ksatria. Yang menang jangan umuk (Jawa; sombong), dan yang kalah jangan ngamuk," ujarnya.

Menurutnya, untuk menjaga Jakarta agar tetap damai, maka juga harus didukung juga dengan netralitas dari aparat pemerintah dan penyelanggara Pemilu DKI. "KPU sebagai penyelanggara KPU harus netral dan profesioanl. Kemudian pemerintah juga harus netral. Apalagi, sampai sekarang gubernurnya yang sekarang menjadi menjadi calon," katanya.

Ia pun mengimbau kepada seluruh warga Jakarta untuk menggunakan hak suaranya. Apalagi, kata dia, partisipasi warga Jakarta dalam pilkada masih berada di bawah rata-rata nasional, sehingga pada hari pencoblosan besok harus ditingkatkan untuk kepentingan Jakara selama lima tahun ke depan.

"Warga Jakarta yang mempunyai hak pilih, hendaknya menggunakan hak pilihnya, jangan golput," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement