REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Kehadiran Ketua MPR RI H Zulkifli Hasan dan para anggota DPR RI ke Kabupaten Tasikmalaya menjadi momentum berharga bagi Bupati Tasikmalaya H Uu Ruzhanul Ulum. Zulkifli Hasan dan sejumlah para anggota DPR RI berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka memenuhi undangan Milad Pondok Pesantren Cintawana, pekan lalu.
Tidak hanya Uu, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan anggota DPRD di luar Kabupaten Tasikmalaya pun, turut menyambut kedatangan Zulkifli Hasan dan sejumlah anggota DPR RI di Kabupaten Tasikmalaya.
Sambil menyelam, meminum air. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Bupati Tasikmalaya untuk menyampaikan asprasinya agar dibawa ke gedung parlemen di Jakarta. Yang disampaikan Bupati Uu kepada wakil rakyat di Senayan itu, di antaranya seputar pembangunan di sektor pendidikan dan agama.
Kepada Zulkifli Hasan dan anggota DPR RI lainnya, Uu berkeluh kesah, selama ini keberpihakan pemerintah pusat terhadap pondok pesantren dan sekolah-sekolah berbasis Islam masih minim. Padahal, kepedulian pemerintah pusat terhadap pondok pesantren sangat diperlukan, terutama di Kabupaten Tasikmalaya yang identik sebagai daerah santri.
Kata Uu, bagi pondok pesantren yang tidak melaksanakan kegiatan belajar-mengajar formal sangat membutuhkan topangan dari pemerintah pusat, terutama kesejahteraan pengelola dan santrinya. Salah satu indikator minimnya keberpihakan pemerintah pusat pada pondok pesantren, yakni belum adanya anggaran khusus bagi kesejahteraan ponpes.
‘’Mudah-mudahan dengan kedatangan Ketua MPR RI ke sini (Tasikmalaya), tersimpan di memori beliau terutama saat pembahasan anggaran,’’ ujar Uu. Menurut bupati, di Kabupaten Tasikmalaya terdapat sekitar 800 pesantren. Oleh karena itu, papar dia, kesejahteraan warga pesantren akan menunjang angka perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya.
Sudah empat tahun ini, papar Uu, Pemkab Tasikmalaya rutin memberikan bantuan operasional kepada pesantren salafiah. Kata Uu, setiap pesantren menerima bantuan operasional senilai Rp 6 juta per semester. Dana itu bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya.
Untuk penggunaannya, lanjut Uu, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola pesantren. ‘’Bantuan itu dari tahun ke tahun naik. Berawal dari Rp 1 juta, Rp 1,5 juta dan sekarang Rp 6 juta,’’ tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika