REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan Masjid Raya Daan Mogot pada Ahad (16/4). Masjid yang dibangun atas ide Jokowi pada saat Idul Adha 2012 tersebut sudah dapat digunakan masyarakat.

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun mengatakan, peresmian itu sebaiknya ditunda. Sebab, saat ini Jakarta sedang masa tenang menjelang pencoblosan putaran kedua pemilihan gubernur.

Ditakutkan kehadiran pasangan calon (paslon) Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dalam peresmian itu akan menimbulkan gejolak. "Solusi terbaiknya adalah waktu peresmian masjid sebaiknya ditunda setelah hari pencoblosan, yaitu setelah tanggal 19 April agar tidak menimbulkan masalah di masa tenang," kata Ubedilah dalam keterangan, Kamis (14/4).

Ubedilah mengatakan, meski sudah aktif kembali sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI, Ahok-Djarot masih berstatus sebagai calon gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022. Kehadiran Ahok-Djarot dalam peresmian Masjid Raya Daan Mogot bisa memberi efek mirip kampanye. Dalam teori komunikasi politik, hal itu disebut imaging policy atau melakukan pencitraan melalui kebijakan atau dalam posisi sebagai pengambil kebijakan.

"Jadi kehadiran Ahok-Djarot pada peresmian masjid tersebut dapat ditafsirkan diselimuti motif kampanye, apalagi waktu peresmiannya di hari tenang tiga hari sebelum hari pencoblosan," katanya.

Menurut Ubedilah, secara perundang-undangan pemerintahan daerah, memang tidak ada larangan bagi Ahok-Djarot untuk menghadiri sebuah seremoni. Namun, alasan penundaan peresmian masjid mirip seperti alasan penundaan pembacaan dakwaan dalam perkara penistaan agama yang memungkinkan menimbulkan resistensi publik sehingga perlu ditunda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika