REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi mengatakan sebenarnya wacana pemindahan Ibu Kota sudah lama disampaikan namun belum ada keberanian politik untuk melakukannya. Karena itu, perlu keberanian politik untuk merealisasikan wacana tersebut.

“Salah satu alasan yang mengemuka ibukota kota harus pindah karena Jakarta sudah sangat crowdet, macet dan tidak aman dari bencana banjir. Hal ini dirasa sudah tidak cocok lagi Jakarta mengemban predikat ibu kota sekaligus pusat pemerintahan,” jelas anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/4).

Lanjut Baidowi, ketiga hal tersebut menjadi faktot penghambat tersendiri. Kemudian terkait macet setiap hari sudah banyak kerugian akibat pemborosan BBM dan juga kerugian waktu. Apabila banjir menerjang Jakarta maka kerugian materiil semakin bertambah. karena itulah, memosisikan Jakarta sebagai kota perdagangan dan jasa sudah tepat.

Masih kata Baidowi, sekarang tinggal pemerintah menghitung kalkulasi anggaran yang dibutuhkan ketika ibu kota negara pindah ataupun perpindahan pusat pemerintahan. Terus tinggal pilih beberapa alternatif untuk dibuat kalkulasi dan dibandingkan dengan biaya yang harus keluar jika ibu kota dan pusat pemerintahan tetap di Jakarta.

“Menuju realisasi wacana tersebut, pemerintah bisa membandingkan dengan pemindahan ibu kota ataupun pusat pemerintahan yang ada di beberapa negara. selanjutnya, jika sudah positf tinggal menyiapkan payung hukum serta persiapan sarana dan prasarana,” tutup Baidowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika