REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG --Polrestabes Semarang tidak memberi izin rencana kegiatan pembentukan Front Pembela Islam Kota Semarang. Acara itu rencananya akan digelar pada 13 April 2017 di rumah salah seorang pengurus FPI Jawa Tengah di Semarang. "Tidak ada izin," kata Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Polisi Abiyoso Seno Aji, Rabu (12/4).

Abiyoso tidak menjelaskan apakah ada tindakan tegas atau tidak dari kepolisian jika kegiatan itu tetap dilaksanakan. Mengingat, adanya penolakan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan. Ia justru menyebut jika kegiatan itu tetap digelar maka biar saja ormas yang akan membubarkannya.

Ketua Advokasi Hukum FPI Jawa Tengah Zainal Abidin membenarkan rencana kegiatan pembentukan FPI Kota Semarang yang akan digelar di rumahnya itu. "FPI menargetkan pembentukan di seluruh kabupaten/ kota. Kota Semarang ini termasuk telat, maka harus segera dibentuk untuk menyeleksi orang-orang yang benar-benar memilik integritas secara moral maupun agama," katanya.

Zainal mengaku bercita-cita untuk membawa FPI yang humanis, taat hukum dan tidak anarkistis. Berkaitan dengan penolakan sejumlah ormas atas pembentukan FPI Kota Semarang, ia justru mempertanyakan alasan penolakan.

"Apa alasan penolakannya, pembentukan ormas dijamin undang-undang," katanya.

Ia menyebut Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi pijakan bagi warga negara untuk membentuk ormas. Acara pembentukan FPI Kota Semarang, lanjut dia, tidak digelar secara besar-besaran. "Paling hanya 20 orang saja, termasuk Ketua FPI Jawa Tengah dan pengurusnya," katanya

Ikuti Whatsapp Channel Republika