REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tahun ini mendapat alokasi anggaran Rp 400 miliar dari APBD untuk perbaikan infrastruktur. Alokasi dana tersebut berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 600 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung Agus Nuria berharap adanya penambahan dana perbaikan infastruktur. Sebab, kata dia, saat ini dinasnya tidak hanya fokus membenahi jalan saja, melainkan juga pembenahan sektor perairan dan tata ruang. Menurut dia, masih ada pula program penanganan banjir. “Anggaran itu tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada di PUPR,” kata dia, Selasa (11/4).
Menurut Agus, menurunnya alokasi anggaran ini sebagai imbas perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang berlaku mulai awal tahun ini. Mengenai perbaikan jalan, ia berharap masyarakat bisa bersabar. Ia menyebut, proyek perbaikan jalan masih dalam tahap lelang dan pekerjaannya diharapkan mulai berjalan Mei mendatang. “Waktu semakin mepet menyongsong arus mudik Lebaran. Tapi, kalau dipersentasekan, hanya beberapa saja titik jalan yang butuh perbaikan,” ujar dia.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Firman B Somantri membenarkan penurunan anggaran untuk beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun ini dari sebelumnya. Menurut dia, menurunnya alokasi anggaran ini karena ada perubahan SOTK. “Semoga tidak mengganggu kinerja instansi di pemkab, termasuk PUPR yang bertanggung jawab membenahi infrastruktur,” kata Firman.