REPUBLIKA.CO.ID, MOROWALI UTARA, SULTENG -- Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Liliana A Tumimomor mengakui minimnya infastruktur dan sarana prasarana dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Oleh karena itu pihaknya sangat membutuhkan ketersediaan infastruktur dan sarana prasarana penunjang kerja penanganan korban kekerasan, katanya Sabtu (8/4). "Iya, kami mengakui bahwa infastruktur dan sarana prasarana untuk pemaksimalan dan penanganan korban kekerasan sangat minim," tambahnya.

Istri Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor itu mengatakan minimnya infastruktur dan sarana prasarana menjadi faktor terhambatnya kinerja P2TP2A kabupaten tersebut.

Ia menguraikan Morowali Utara terdiri dari sepuluh kecamatan, yang mana lima kecamatan berada di kawasan pegunungan dan lima kecamatan lainnya berada di kawasan pesisir.

"Ini juga menjadi problem dan tantangan, untuk menuju ke lima kecamatan di pegunungan membutuhkan waktu serta infastruktur dan sarana penunjang. Begitupula dengan lima kecamatan di kawasan pesisir, untuk sampai ke tempat tersebut harus menyebrang laut," ujarnya.

Selain faktor tersebut minimnya penunjang jaringan internet untuk kelancaran kegiatan dan data, serta minimnya ketersediaan sumber daya manusia turut serta menunjang terhambatnya kinerja P2TP2A kabupaten itu.

Dirinya berharap agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat membantu untuk menyelesaikan problem tersebut.

Lebih lanjut dia menguraikan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Morowali Utara tahun 2016 berjumlah 36 kasus dan tahun 2017 Januari-Maret 22 kasus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika