REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Sumarno menyanggah bila ada pihak yang menganggap ada kecenderungan mobilisasi massa dalam pilkada putaran kedua 19 April 2017 mendatang. Ia tetap menganggap data invalid tidak mempengaruhi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

"Artinya jumlahnya tidak berkurang, tapi kan kita pilih mana yang tidak memenuhi syarat," ujarnya Jumat (7/4).

Sumarno menganggap saat ini belum ada mekanisme untuk mengurangi jumlah DPT.  "Kalau DPT sudah ditetapkan, itu tidak berubah lagi," tuturnya.

Terkait dengan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD DKI karena membiarkan data invalid ke dalam jumlah DPT, sehingga memunculkan kecenderungan mobilisasi massa, Sumarno menegaskan tidak ada kecenderungan mobilisasi massa karena yang invalid akan ditandai.

"Ya kan sudah dicoret, pokoknya yang invalid, diarsir semua, gitu. Secara hakikatnya berkurang, tapi dari sisi angka nomenklaturnya enggak," ujar Sumarno. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika