REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Kesadaran warga Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan akta kelahiran terbilang masih rendah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tasik, akta kelahiran yang tercatat baru 51 persen dari keseluruhan warga.

Bupati Tasik Uu Ruzhanul Ulum mengakui masih rendahnya angka pencatatan akta kelahiran. Namun menurutnya, angka pelaporan sebesar 51 persen sebenarnya bisa lebih tinggi jika Disdukcapil memperbaharui datanya.

"51 persen sudah dilaporkan, tapi sebenarnya lebih dari itu yang sudah, tapi pelaporan belum karena disana laporan lama belum diupdate, harusnya bisa lebih tinggi," katanya pada wartawan, Rabu, (5/4).

Ia menilai kendala atas masalah itu adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan akta kelahiran. Padahal lewat pencatatan itu, mereka seharusnya bisa memperoleh hak sebagai warga negara. Sebab, tanpa akta kelahiran, warga akan kesulitan memperoleh akses kemana pun, misalnya mendaftar ke sekolah atau bekerja di perusahaan.

"Penting supaya dapat pengakuan negara, akta kelahiran untuk melindungi mereka. Harus punya prinsip, kalau tidak punya data pribadi secara negara, maka negara tak bisa lindungi dan mereka tak bisa dapat hak sebagai warga negara," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, tidak terlaporkannya pernikahan juga membuat pencatatan akta kelahiran sulit. Menurutnya, warga pedesaan kerap menikah tanpa melaporkannya ke KUA. Sehingga nantinya ketika mereka mempunyai anak, tentu kesulitan memperoleh akta kelahiran.

"Karena masyarakat pedesaan belum paham pentingnya akta kelahiran, banyak yang menikah tapi tidak ada legalitas formal secara kenegaraan meski sah secara agama. Mereka pikir seperti itu karena di akhirat tidak ditanya surat nikah. Mereka terkendala disana, buat akta kelahiran jadi kendala," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika