REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan, pemerintah sangat vulgar dalam melindungi Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, dalam kasus penistaan agama. Yang menyebabkan kohesi sosial dianggap telah terganggu saat ini hanya karena Ahok.

“Dia (BTP) ini orang yang betul-betul penting bagi penguasa. Dan karena dia, terjadi kegaguhan sosial,” kata Warlan saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (30/3).

Warlan menjelaskan, Ahok bisa disebut sebagai suatu simbol. Yang berarti, dia menjadi media antara pengusaha dan penguasa. “Sudah jadi rahasia umum. Pak Basuki ini kan sangat berkepentingan bagi konglomerat negara,” ujar Warlan.

Menurut pengamatan Warlan, selama menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta, kerja Ahok dinilai lebih cepat jika menyangkut proyek pengusaha, misalnya reklamasi. “Itu poin penting, yang menjadi alasan agar Pak Basuki tetap aman dalam posisinya sekarang,” kata Warlan.

Warlan mengungkapkan, seharusnya memang ada ketegasan dari pemerintah terkait status Ahok. Jika sudah menjadi terdakwa dalam kasus pidana, lanjut Warlan, apalagi dengan vonis hukuman penjara lima tahun, pemerintah harus tegas. “Jangan sampai dibiarkan terus berlarut, dikhawatirkan akan semakin banyak kegaduhan di masyarakat,” kata Warlan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika