REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan PPP baik kubu Djan Faridz maupun Rommahurmuziy (Romi) yang merapat ke pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dinilai sejumlah pihak dilakukan demi menguatkan koalisi partai pendukung Pemerintah. Hal ini semata-mata guna mendapatkan legalitas kepengurusan dari Pemerintah, kendati bertentangan dengan asas partai.
Ketua DPP PPP Kubu Romahurmuzy, Saifullah Tamliha menyebut keputusan PPP Kubu Romi untuk mendukung pasangan Ahok-Djarot karena mengikuti keputusan DPW DKI Jakarta. Hal ini karena menurutnya, keputusan DPP sudah digunakan saat memutuskan merapat ke pasangan Agus Yudoyono-Sylviana Murni di putaran pertama Pilkada DKI.
"Jadi itu kan keputusan diserahkan ke DPW. DPP sudah digunakan di putaran pertama, ini kan DPW ya. Lagi pula itu kan masih konsultasi antara DPW dan DPP," kata Saifullah saat dihubungi pada Kamis (30/3).
Meski demikian, ia memahami sejumlah pihak yang tidak sependapat dengan merapatnya PPP Kubu Romi ke pasangan Ahok-Djarot karena bertentangan dengan asas Islam. Namun katanya, hal ini sudah menjadi keputusan DPW DKI Jakarta.
"Kami paham dan sangat mengerti serta memahami perasaan konstituen kami yang sebagian muslim. Namun kami juga menghormati keputusan DPW yang memilih," katanya.
Ia juga tidak membantah jika salah satu pertimbangan merapatnya kubu Romi lantaran demi melanggengkan koalisi partai pendukung Pemerintah. Pertimbangan ini menurutnya, sebagai alasan dominan kenapa partainya merapat ke Ahok-Djarot.
Namun begitu, ia menolak anggapan merapatnya kubu Romi agar mendapat legalitas kepengurusan dari Pemerintah. "Kan kita sudah dapat legitimasi dari Pemerintah, saya kira enggak seperti itu," katanya.
Ia melanjutkan, kendati nantinya elit parpol PPP mendukung pasangan Ahok-Djarot pun, terkait pilihan nanti semua dikembalikan kepada kader PPP. "Tapi kita tidak bisa memaksakan kader PPP untuk memilih siapa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika