REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Lampung, Budi Kurniawan menyatakan, Brexit adalah sinyal pertama kegagalan pasar bebas. “UK pada akhirnya menjadi pasar produk industri negara lain ketimbang eksportir. Saat ini UK kalah bersaing dengan Jerman yang menjadi negara industri terkuat di Eropa, hal ini menimbulkan kekecewaan domestik," katanya dalam Diskusi Online yang diselenggarakan KAMMI, Sabtu (25/3).
Pada level elite politik, Budi menjelaskan, Brexit adalah salah satu cara untuk mengambil suara kelompok konservatif yang menguat di Inggris. Posisi imigran yang menguat secara ekonomi juga menimbulkan sentimen antiimigran. Ditambah dengan problem krisis ekonomi Yunani yang menjadi beban anggaran bagi negara anggota Uni Eropa (UE), sehingga keluar dari UE adalah pilihan yang praktis.
Di tengah melemahnya tren regionalisme ekonomi, salah satu kandidat PhD University of Leeds United Kingdom (UK) itu kemudian mempertanyakan keinginan Presiden Jokowi untuk masuk ke dalam skema Trans Pacific Partnership (TPP). “Kebijakan ekonomi Eropa dan termasuk Amerika Serikat di era Donald Trump ini cenderung akan menutup diri. Trump sudah membawa AS keluar dari TPP, mengapa Jokowi berencana bergabung dengan TPP sekarang? Dahulu Presiden SBY menganggap platform TPP terlalu liberal bagi Indonesia. Apakah kebijakan Jokowi ini menunjukkan bahwa rezimnya lebih neoliberal dibandingkan SBY?” ujarnya.
Budi Kurniawan kembali menegaskan dampak Brexit bagi Indonesia. Akibat Brexit, negara-negara yang surplus perdagangan, para negara industri baru, seperti Cina, Jepang, Korea, India, dan Taiwan akan mengalihkan produknya ke pasar Asia yang terbuka, khususnya Indonesia yang jumlah penduduknya besar, namun industrialisasinya mandek.
Referendum Brexit yang terjadi pada Juni 2016 lalu membuat dunia terkejut. Hasil referendum menunjukkan 52 persen rakyat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Kecemasan akan terjadinya referendum serupa di negara anggota UE lainnya juga membayangi, apakah ini sinyal dari berakhirnya regionalisme seperti UE.
Ikuti Whatsapp Channel Republika