REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tekanan terhadap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer terus membesar setelah Partai Buruh mengalami kekalahan telak dalam pemilu lokal di Inggris.
Hasil pemilu itu menjadi pukulan serius karena Labour kehilangan hampir 1.500 kursi dewan serta kehilangan kendali atas sekitar 40 pemerintahan lokal, termasuk wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis kuat partai tersebut.
Kekalahan besar itu langsung memicu gejolak di internal pemerintahan. Laporan BBC menyebut sejumlah menteri senior kabinet mulai mendesak Starmer untuk menyiapkan jadwal pengunduran diri.
Menteri Dalam Negeri Inggris Shabana Mahmood disebut termasuk di antara tokoh yang mendorong langkah tersebut, meski kabinet masih terbelah dan belum seluruhnya sepakat soal pergantian kepemimpinan.
Tekanan juga datang dari parlemen. Lebih dari 70 anggota Partai Buruh dilaporkan meminta Starmer mundur atau setidaknya memberikan kepastian mengenai masa depan kepemimpinannya. Di saat yang sama, sedikitnya empat Parliamentary Private Secretaries mengundurkan diri.
Dalam sistem politik Inggris, posisi itu memang bukan jabatan menteri utama, tetapi pengunduran diri mereka menunjukkan mulai munculnya keretakan di lingkaran pemerintahan Starmer.
Menurut Sky News, Starmer kini tengah mempertimbangkan berbagai opsi menjelang rapat kabinet. Namun di hadapan publik, ia menegaskan belum berniat mundur. Starmer mengakui hasil pemilu tersebut sangat berat, tetapi menolak meninggalkan jabatannya dan menyatakan siap menghadapi tekanan dari internal partai.
Jika Starmer benar-benar mundur, dampaknya diperkirakan tidak hanya terasa di Inggris, tetapi juga di Eropa. Selama ini, Starmer dipandang sebagai sosok yang mencoba membawa stabilitas setelah Inggris mengalami masa politik yang penuh gejolak sejak Brexit.
Dalam beberapa tahun terakhir, Inggris mengalami pergantian pemimpin yang cepat, mulai dari era Boris Johnson hingga Liz Truss. Karena itu, jika Starmer jatuh akibat tekanan internal, banyak pihak khawatir Inggris kembali memasuki periode ketidakpastian politik.
Dampak paling langsung di dalam negeri adalah kemungkinan munculnya perebutan kekuasaan di tubuh Partai Buruh. Jika proses pergantian berjalan kacau, pemerintahan bisa melemah dan pengambilan kebijakan ekonomi menjadi terganggu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika