Jumat 24 Mar 2017 18:05 WIB

BPJS Kesehatan Jabar Akselerasi Universal Health Coverage

Dalam rangka merealisasikan tercapainya Universal Health Coverage 2019, BPJS Kesehatan Divisi Regional V Jabar menggelar Forum Kemitraan dan Forum Pemangku Kepentingan, belum lama ini.
Foto: Dok BPJS Kesehatan Divre V Jabar
Dalam rangka merealisasikan tercapainya Universal Health Coverage 2019, BPJS Kesehatan Divisi Regional V Jabar menggelar Forum Kemitraan dan Forum Pemangku Kepentingan, belum lama ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Dalam rangka merealisasikan tercapainya Universal Health Coverage 2019, BPJS Kesehatan Divisi Regional V Jabar menggelar Forum Kemitraan dan Forum Pemangku Kepentingan di Bandung, belum lama ini. Kedua forum itu dipastikan akan menopang akselerasi kepesertaan Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi seluruh warga Provinsi Jabar.

Data dari BPJS Kesehatan Divre V, menunjukkan, hingga Februari  2017, baru 68 persen dari 30.745.542 warga Jabar yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Khusus di Provinsi Jabar, tidak semua kabupaten dan kota berada di bawah wilayah kerja BPJS Kesehatan Divre V. Sebagian daerah di Jabar menginduk ke Jakarta.

Kepala BPJS Kesehatan Divre V dr Mohammad Edison MM AAAK mengatakan, paling lambat 2019, Universal Health Coverage akan terealisasi. Forum Kemitraan dan Forum Pemangku Kepentingan, merupakan strategi dalam menopang

pencapaian target tersebut. Edison menjelaskan, pembentukan forum tersebut bertujuan menjalin kerja sama harmonis dengan seluruh mitra dan pemangku kepentingan. Kata dia, melalui forum itu akan disama persepsi terkait program JKN-KIS.

Kata Edison, Forum Kemitraan beranggotakan dari unsur pemerintahan daerah, Kodam III Siliwangi, Polda Jabar, pra direktur rumah sakit serta BPJS Kesehatan. Sementara Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama, sebut dia, berunsurkan dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi, Kepala Dinas Keuangan dan Anggaran Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta BPJS Kesehatan.

Kata Edison, Universal Health Coverage akan tercapai jika terjalin sinergi sesama pihak. Dengan Kerjasama yang baik, ungkap dia, diharapkan Program JKN-KIS dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement