REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia (SDM) andal dan tersertifikasi di bidang pelayaran. Namun sayangnya hingga kini Indonesia masih banyak kekurangan SDM pelayaran. Bahkan banyak pengelola atau pengemudi (nakhoda), terutama dalam pelayaran rakyat tidak mendapat pendidikan formal.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan tahun 2015, pendidikan formal pelayaran tanah air baru bisa memenuhi kebutuhan SDM sebesar enam persen dari total kebutuhan 69 ribu SDM.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya usai menyerahkan persetujuan sertifikasi "Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) 2010 dari International Maritime Organization kepada SMK Wisudha Karya.
"Kita tahu bahwa kita punya satu wilayah yang besar sekali, Indonesia. Tugas kita untuk mencetak sebanyak mungkin SDM pelayaran bersertifikasi yang berkompeten dibidangnya," ujar Budi Karya, Kamis (23/3).
Budi mengatakan, sekolah pelayaran yang ada saat ini praktis masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah perairan Indonesia. Apalagi tidak semua sekolah pelayaran memiliki peralatan yang memadai.
"Kalau di perairan nusantara terutama di perairan rakyat, hampir bisa dikatakan hanya nakhoda saja yang punya sertifikat laut, yang lain tidak ada. Jadi kadang-kadang kita sedih. Kemarin waktu saya ke Maluku, Maluku Utara, mereka tidak ada (sertifikat laut)," ujar Budi.
Oleh karenanya ia mendorong pihak swasta untuk turut mengambil peran mengisi ruang-ruang kosong pendidikan. Seperti yang dilakukan Djarum Foundation bersama Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dengan membuka dua program keahlian maritim, yaitu paket keahlian Nautika Kapal Niaga dan Teknika Kapal Niaga di SMK Wisudha Karya, Kudus, Jawa Tengah, sejak tahun 2014 lalu.
"Kehadiran swasta ini merupakan satu sumbangsih untuk mengisi ruang-ruang kosong itu. Apalagi fasilitas disini (SMK Wisudha Karya,red) sangat baik sekali. Ini menjadi satu quantum leap (lompatan besar) untuk mendapatkan pendidikan," ujar Menhub.
"Hari-hari sekarang ini kita memang butuh satu improvement bahwa dalam kelola pendidikan tidak hanya dengan standar biasa, tapi harus standar internasional," ujar Menhub.
Kemenhub sendiri telah banyak membuat sekolah-sekolah fokasi selama satu bulan untuk mereka yang menjalankan perairan rakyat. Karena bagaimanapun, perairan rakyat memiliki peranan penting dalam kaitanya dengan perairan nasioal serta lingkup internasional.
"Kita akan bekerja sama dengan universitas-universitas seperti di Maluku, Riau dan lainnya untuk ada pendidikan fokasi dulu di fakultas teknik. Nanti kita kasih kesempatan pendidikan D3, D4 atau juga S1. Yang paling strategis saat ini adalah kerja sama dengan universitas. Karena kalau buat (sekolah,red) baru mahal dan butuh waktu lama," ujar Menhub.
Program Director Djarum Foundation Primadi H Serad mengatakan, melalui sertifikat yang diberikan, SMK Wisudha Karya menjadi satu dari tiga SMK maritim di Indonesia yang mendapat sertifikat tersebut. Nantinya lulusan SMK Wisudha Karya akan diberikan lisensi sebagai perwira kapal untuk bekerja di atas kapal niaga di dalam maupun luar negeri.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara SMK Wisudha Karya dengan ITE Education Services (ITEES) Singapura untuk meluncurkan program joint-degree dibidang Marine Engineering.
"Dengan diperolehnya sertifikasi dari Kementerian Perhubungan dan juga program joint-degree bersama ITE, kami yakin lukusan sekolah ini akan sangat dicari okeh perusahaan-perusahaan mapan yang menghargai pengetahuan dan pelatihan yang mereka terima," ujar Primadi dalam pernyataan tertulis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika