REPUBLIKA.CO.ID, KEPULAUAN SERIBU -- Kementerian Sosial menargetkan kurang lebih 1.000 Kampung Siaga Bencana (KSB) di daerah-daerah rawan bencana tingkat kabupaten/kota hingga akhir masa pemerintahan Joko Widodo pada 2019 mendatang.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat, mengatakan hingga kini total ada 456 Kampung Siaga Bencana se-Indonesia. Jumlah ini masih jauh dibandingkan data daerah rawan bencana yang ada di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial menargetkan 100 KSB baru pada tahun 2017 ini.
"Seperti di Bengawan Solo, setiap tahun banjir. Harusnya Bengawan Solo bukan hanya tiga titik KSB yang ada sekarang, tapi semua titik di sepanjang Bengawan Solo yang rawan terkena banjir rutin tiap tahun itu harus dibentuk Kampung Siaga Bencana," kata Harry Hikmat di Pulau Pramuka, Rabu (22/3) sore.
Menurut perkiraan United Nations Development Programme (UNDP), kata Harry, daerah rawan bencana di Indonesia yang harus segera ditangani ada 323 titik. Sekitar 71 kabupaten di antaranya termasuk daerah merah. Ke-71 daerah merah ini menjadi prioritas penanggulangan bencana bagi Kementerian Sosial.
Harry menuturkan, pembentukan KSB dimulai dari proses sosialisasi selama lima hari dan bimbingan teknis. Kekuatan KSB ada pada Tagana (Taruna Siaga Bencana). Setelah sosialisasi, Tagana melakukan bimbingan teknis kepada warga sampai dipastikan ada lumbung sosial di kampung tersebut.
Lumbung sosial ini serupa fungsinya dengan gudang logistik di tingkat pemerintah daerah. Harry menyatakan, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp 107 juta per kampung, termasuk dana pelatihan dan pemantaban KSB.
Harry menambahkan, alokasi APBD di daerah-daerah yang memiliki potensi rawan bencana juga sudah mulai menggeliat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, mengucurkan dana Rp 200 juta. Tahun 2016 silam, ada 50 KSB berasal dari dana APBD murni. Dengan target 100 per tahun ditambah peran pemerintah daerah, Harry menargetkan bisa terbentuk 1.000 KSB sampai tahun 2019 mendatang.
"Kami berharap tahun 2019 minimal 1000 kampung siaga bencana terbentuk. Kami juga bermitra dengan BNPB. BNPB punya desa tangguh. Kami sinergikan. Misalnya, kemarin daerah di Banjarnegara sudah ada Desa Tangguh tapi belum ada Kampung Siaga Bencana sehingga harus dikuatkan," kata Harry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika