REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyambut baik wacana usulan Panitia Khusus RUU Pemilu menambah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari unsur partai politik. Hal ini menurut Fahri sebagai langkah yang adil untuk meminimalisasi kecurigaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ke depan.

"Kalau saya lebih cenderung KPU itu adalah perwakilan partai. Itu sudah difikskan saja begitu. Toh ini juga tentang partai semua. Kalau mau bertengkar ada wakilnya dari eksekutif. Kayak zaman di awal dulu itu lebih fair kok, daripada zaman sekarang ini, ada anggota yang kita anggap tidak netral," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/3).

Menanggapi adanya kepentingan politik pragmatis jika unsur parpol ada dalam penyelenggara Pemilu, Fahri menilai ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Apalagi KPU cenderung mengatur lebih teknis.

"Kalau saya lebih enak itu diserahkan kepada partai saja. Kayak sekarang ini kan orang curiga ke penyelenggara. Ya sudah suruh saja partai sendiri makanya. Kalau curang di situ, ya curang semua. Curang-curang saja, orang yang curang mereka. Nggak apa-apa, orang curangnya bareng-bareng," ujarnya.

Menurutnya, komposisi KPU dari unsur partai politik juga pernah teruji pada Pemilu pertama pada 1999 silam sebagai Pemilu yang terbaik pada waktu itu. Meskipun pada akhirnya dibatalkan oleh putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Fahri menilai, keberadaan unsur dari partai politik di penyelenggara Pemilu lebih dapat mengatur partai. Sehingga, saat terjadi proses sengketa Pemilu tidak kemudian selalu dibawa ke MK.

"Jadi selesaikan saja di situ. Saya punya pandangan begitu, menurut saya jauh lebih safe karena toh ini antara partai-partai. Sebagai elemen permanen di situ sehingga akan lebih fair bila partai mengurusi dirinya sendiri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika