REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beraudiensi dengan segenap civitas akdemika Universitas Terbuka (UT) Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Bogor, Jawa Barat. Audiensi ini berkaitan dengan kegiatan akademik mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka (PPs UT) Program Studi Magister Pendidikan Dasar (MPD) untuk mengunjungi beberapa pejabat lembaga negara di Tanah Air.
Selain itu, kedatangan mereka juga untuk membincangkan persoalan pendidikan di Indonesia. "Karena kualitas pendidikan di Indonesia belum merata, khususnya di daerah timur. Oleh karena itu, kami di sini ingin mengetahui sejauh mana keseriusan Fraksi PKS dalam memerjuangkan persoalan pendidikan, terutama bagi kesejahteraan guru dan dosen,” ujar salah satu Dosen UT Bogor, Ajat Sudrajat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (21/3).
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi kunjungan dari para kaum intelektual tersebut baik yang berasal dari unsur dosen maupun mahasiswa. Jazuli menyebut Fraksi PKS sangat peduli dengan persoalan pendidikan. Pasalnya PKS lahir dari para aktivis reformasi yang sebagian besar adalah para dosen dan mahasiswa. "Jadi dari sejarahnya, PKS sangat dekat dengan dunia pendidikan. Karena itu, tidak mungkin PKS menafikan persoalan pendidikan,” kata Jazuli.
Terbukti, saat lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Irwan Prayitno, saat itu menjadi salah satu inisiator terbentuknya UU tersebut agar mendapat dukungan dari seluruh fraksi di DPR. Atas jerih payahnya, Irwan dipercaya menjadi Ketua Komisi X pada 2006 hingga 2009 sebelum akhirnya menjadi Gubernur Sumatra Barat sejak 2010 hingga saat ini.
“Gaji guru dan dosen saat ini naik berlipat-lipat karena UU Dosen dan Guru saat itu dipelopori oleh FPKS,” kata Jazuli.
Forum Guru Honorer dari berbagai provinsi beberapa kali bertemu Fraksi PKS untuk menitipkan aspirasi sekaligus memperjuangkan pengangkatan guru honorer yang telah berpuluh-puluh tahun mengabdi dengan upah kerja yang jauh di bawah kecukupan. Dia menyebut data guru honorer saat ini masih berantakan. "Sehingga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun kalah dengan yang pernah menjadi tim sukses kepala desa," kata Jazuli.
Fraksi PKS, ujarnya, selalu mendukung honorer, baik yang dari guru maupun bidan. Karena hanya dengan pendidikan yang bagus inilah bangsa Indonesia dihargai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika