REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Makanan Tambahan (PMT), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk, Kec Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (17/3).
Dalam kesempatan itu, Menko PMK secara langsung menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Adapun rinciannya, KIS diserahkan kepada 40 orang dan KIP untuk 439 siswa SD, SMP dan SMK. Jumlah total KIP di Kabupaten Sambas berjumlah 1034 siswa. Sementara untuk PMT diserahkan kepada 25 ibu hamil, 50 anak balita serta 400 anak sekolah. PKH diserahkan kepada 359 orang masyarakat sekitar. Sebagai informasi, untuk jumlah total di PKH di Kabupaten Sambas berjumlah 8740 orang.
Menko Puan menjelaskan, untuk ibu-ibu penerima PKH per tiga bulan akan mendapatkan Rp500 ribu, jadi total setiap tahunnya akan mendapatkan Rp2 juta.
Menko PMK mengingatkan agar uang bantuan itu tidak perlu diambil semuanya. Pasalnya, uang itu dapat tersimpan aman dalam buku tabungan yang dikeluarkan bank.
“Jadi kalau ibu mengambil, Rp100 ribu, Rp200 ribu, Rp300 ribu, tetap sisanya akan tersimpan dalam tabungan,” ujarnya.
Ditambahkannya, nantinya ibu-ibu penerima PKH akan diberi masukan oleh pendamping PKH yang ada di setiap wilayahnya.
“Mereka akan memberikan informasi yang lebih jelas kepada ibu-ibu sekalian,” papar Puan.
Adapun untuk siswa SD penerima KIP setiap tahunnya akan mendapatkan Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu, SMA/K Rp1 juta. Dalam pembagian KIP, KIS, PKH dan PMT kali ini, Menko PMK mengatakan bahwa betapa beruntungnya masyarakat Kabupaten Sambas yang memperoleh bantuan itu.
“Selain dapat bantuan, Bapak, Ibu, Adik-adik juga dapat bertemu langsung dengan Bapak Presiden dan mengemukakan langsung persoalan di daerahnya,” ucapnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada siswa penerima KIP untuk tidak menggunakan uang bantuan dengan membeli pulsa.
“Silahkan menggunakannya untuk keperluan pendidikan. Seperti membeli sepatu, tas, buku dan alat tulis. Kalau ketahuan membeli pulsa atau kebutuhan diluar pendidikan, KIP-nya bisa ditarik,” tegasnya.
Penyerahan KIP, KIS, PKH dan PMT bersamaan dengan peresmian PLBN Terpadu Aruk. PLBN Terpadu Aruk berdiri di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. PLBN ini berasitektur rumah panjang dan bercorak Dayak.
Presiden Joko Widodo dalam kesempatan itu mengingatkan agar PLBN Terpadu Aruk betul-betul digunakan masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi yang baru, jangan hanya sekadar kantor administrasi lintas batas negara. Hingga kini menurutnya sudah tiga PLBN berdiri di Kalbar.
Selain Menko PMK, dalam kesempatan itu Presiden didampingi Menteri PUPERA, Basuki Hadimulyono, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, Sekretaris Kabinet, Promono Anung, Mendikbud, Muhadjir Effendy, dan Menkes, Nila F Moeloek.
Ikuti Whatsapp Channel Republika